16 Oktober 2021

2 Tahun di DPR Aceh, Hendra Budian Sambangi 198 Desa di Bener Meriah dan 45 Desa di Aceh Tenggara

Berita Golkar - Selain mengunjungi desa, sambung Hendra, ia juga membuka pintu ruang kerja di DPRA. Hampir saban hari, ada saja masyarakat yang datang untuk sekedar silaturahmi atau berkeluh kesah. Bahkan, terkadang persoalan yang disampaikan memang bukan ranah DPRA. Namun, Hendra punya prinsip bahwa semua aspirasi harus ditampung dan diperjuangkan.

Sejak dilantik sebagai anggota DPRA pada 30 September 2019 lalu hingga saat ini, Hendra Budian sudah menyambangi 232 desa di Bener Meriah dan 45 desa di Aceh Tengah.

Tak hanya di daerah pemilihan (dapil)-nya, sebagai salah seorang pimpinan DRPA, Hendra juga rutin berkunjung ke berbagai daerah lain di Aceh. Kunjungannya dari desa ke desa bertujuan untuk mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat.

Baca Juga: Terkait Insiden Polisi Banting Mahasiswa, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar Mohon Maaf

Perjalanan mengunjungi desa-desa itu bukanlah mudah. Sebab, untuk mencapai pemukiman warga di pedalaman Samar Kilang, Mesidah, hingga Permata di Bener Meriah, Hendra dan timnya harus melewati medan yang berat.

“Alhamdulillah, dua tahun di DPRA, dari 232 desa di Bener Meriah, saya sudah berkunjung dan bersilaturahmi ke 198 desa. Ditambah 45 desa di Aceh Tengah yang saya kunjungi,” ujar mantan aktivis ini.

Bagi politikus Golkar tersebut, kehadirannya sebagai orang muda harus mampu membawa standar baru untuk anggota DPRA. Sehingga ia memposisikan diri sebagai anggota dewan yang responsif dalam menjawab aspirasi warga.

Baca Juga: HUT Ke-57, Golkar Jawa Barat Gelar Bedah Rumah Hingga Festival Shalawat

Dalam kunjungan ke desa-desa, selayaknya pertemuan dilakukan dengan orang-orang yang dipilih untuk mewakili desa mereka masing-masing. Masyarakat menyampaikan keluhan, saran, permintaan, dan program ke Hendra Budian. Berasal dari dapil kawasan pertanian, rata-rata warga meminta program pembangunan jalan dan infrastruktur pendukung pertanian.

Menurutnya, semua masukan dan permintaan itu akan diteruskan ke eksekutif melalui dinas terkait. Hendra mengakui, dirinya tak bisa memenuhi semua program yang diminta masyarakat. Namun, sebagai wakil rakyat, ia bisa mengawal dan memperjuangkan agar program kebutuhan masyarakat itu terlaksana. Hasilnya, hampir semua program tersebut terealisasi.

Selain mengunjungi desa, sambung Hendra, ia juga membuka pintu ruang kerja di DPRA. Hampir saban hari, ada saja masyarakat yang datang untuk sekedar silaturahmi atau berkeluh kesah. Bahkan, terkadang persoalan yang disampaikan memang bukan ranah DPRA.

Namun, Hendra punya prinsip bahwa semua aspirasi harus ditampung dan diperjuangkan, soal berhasil atau tidak, itu bukan persoalan.

Baca Juga: Cen Sui Lan Realisasikan Dana Aspirasi Rp.26 Miliar Lewat Aneka Program Padat Karya di Kepri

“Misalnya ada masyarakat yang ingin bertani, tapi lahannya masuk ke hutan lindung, maka kita pertemukan mereka dengan dinas kehutanan dan pihak kementerian lingkungan hidup. Minimal mereka tahu persoalan,” ujarnya.

Selama ini, Hendra juga rutin menindaklanjuti kebijakan Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, yang juga Ketua Umum Golkar. Di pusat, Airlangga menjadi koordinator pemulihan ekonomi nasional. Sementara di daerah, Hendra sebagai kader partai tersebut menyambut program itu dengan memperjuangkan penguatan ekonomi masyarakat.

Hendra menambahkan, ia berusaha mendorong agar industri hingga pertanian di Aceh berkembang. Memperjuangkan infrastrukstur yang diminta masyarakat menjadi salah satu langkahnya. Tidak hanya bekerja di akar rumput masyarakat, Hendra juga memperjuangkan isu yang menyangkut seluruh masyarakat Aceh.

Baca Juga: Bupati Tuban Aditya Halindra Terima Lencana Jer Basuki Mawa Beya Emas Dari Gubernur Khofifah

Ada pekerjaan berat yang akan ditempuh Hendra Budian di tahun ketiga ia bertugas di DPRA. Pertama, ia ingin melakukan penguatan UUPA, yang nanti menjadi warisan yang ditinggalkan. “Kita tidak menyebut revisi, tapi penguatan UUPA. Ini menjadi legacy yang harus ditinggalkan nanti,” ujarnya.

Mereka memperjuangkan supaya dana otonomi khusus (otsus) Aceh bisa dilanjutkan 15 atau 20 tahun ke depan. Sehingga membantu Aceh bangkit dan menjadi mandiri. {aceh.tribunnews}

fokus berita : #Hendra Budian