Berita Golkar – Partai Golkar menilai sinkronisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) memerlukan waktu dan tidak bisa selesai dengan cepat guna menerapkan kebijakan tepat pada sasaran.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengatakan pemerintah harus beradaptasi dengan segala sistem berbasis data, termasuk penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM), yang kini data tersebut dipegang oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat.
“Dalam penerapannya ini perlu waktu ya, tidak bimsalabim sudah selesai. Kemudian nanti tentu ada semacam sinkronisasi sehingga betul-betul sama menciptakan harmonisasi untuk maju pada tahap selanjutnya,” kata Idrus dalam keterangan di Jakarta, Jumat (3/10/2025), dikutip dari Antaranews.
Ia mengatakan DTSEN akan diterapkan di kementerian terkait sesuai dengan ciri dan karakter masing-masing. Setelah tahap sinkronisasi selesai, kata dia, baru lah data tersebut menjadi rujukan secara nasional.
“Kalau kita bicara tentang data, jadi ada sekarang ini yang ditangani oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, DTSEN karena ini baru semua, tentu perlu adaptasi ya,” tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa data penerima subsidi LPG masih dimatangkan ketika merespons Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal tingginya subsidi LPG.
“Menyangkut subsidi tentang satu data, itu masih dalam proses pematangan, ya,” ucap Bahlil usai menghadiri Peluncuran Logo Baru BPH Migas, Jakarta, Kamis (2/10).
Bahlil menyampaikan Kementerian ESDM menggandeng BPS sebagai upaya mematangkan data penerima subsidi LPG, dengan demikian subsidi untuk LPG 3 kg dapat tersalur dengan tepat sasaran.
Pematangan data penerima subsidi itu sudah disiapkan sejak awal 2025. Pematangan data serupa juga berlaku untuk subsidi BBM.
Pada Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR di Jakarta, Selasa (30/9), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merinci harga asli barang-barang subsidi seperti pertalite hingga LPG 3 kilogram (kg) sebelum selisih harga keekonomian dan yang dibayar masyarakat ditanggung oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
LPG 3 kg memiliki harga asli Rp42.750 per tabung, namun dijual ke masyarakat sebesar Rp12.750 per tabung atau disubsidi sebesar Rp30.000 (70 persen). Subsidi tersebut memakan anggaran Rp80,2 triliun pada APBN 2024 dan dinikmati oleh 41,5 juta pelanggan.
Purbaya juga menyoroti pertalite dengan harga seharusnya Rp11.700 per liter, dijual dengan harga Rp10.000 per liter atau disubsidi Rp1.700 per liter (15 persen). Total anggaran untuk subsidi tersebut sebesar Rp56,1 triliun pada APBN 2024 dan dinikmati oleh 157,4 juta kendaraan. {}
