Berita Golkar – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menyatakan dukungan terhadap langkah tegas pemerintah mencabut izin usaha pertambangan (IUP) dari empat perusahaan tambang di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Menurutnya, kebijakan itu diambil setelah Presiden Prabowo Subianto menyerap aspirasi rakyat.
“Presiden Prabowo sering menegaskan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, dan kedaulatan itu telah diberikan kepada pemerintah, yaitu Presiden,” ujar Idrus dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (13/6/2025), dikutip dari RakyatMerdeka.
Ia menekankan bahwa paradigma pemerintahan saat ini adalah paradigma kerakyatan. “Jika sudah menyangkut rakyat, maka kita tidak boleh mundur. Ini sejalan dengan tagline Partai Golkar: suara rakyat adalah suara Golkar,” tambahnya.
Idrus menjelaskan bahwa pencabutan IUP dilakukan setelah Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, turun langsung ke Raja Ampat untuk mengecek kondisi di lapangan. Di sana, Bahlil menemukan sejumlah fakta terkait dampak lingkungan akibat aktivitas tambang.
“Dengan adanya laporan dari masyarakat dan informasi lapangan yang disampaikan kepada Pak Bahlil, maka sesungguhnya yang mendapat insentif politik adalah pemerintah secara keseluruhan,” ujarnya.
Idrus pun mengapresiasi partisipasi publik dalam menyampaikan informasi terkait praktik tambang di wilayah konservasi tersebut. Ia menyebut, kehadiran Bahlil—yang juga Ketua Umum Partai Golkar—menunjukkan keberpihakan kepada rakyat.
“Pak Bahlil turun langsung ke lokasi untuk mencari fakta. Itu bentuk tanggung jawab. Beliau tidak cuci tangan, tidak melempar masalah, tapi justru datang dan mendengarkan langsung keluhan warga,” tegas Idrus.
Menurutnya, Bahlil telah menunjukkan sikap patriotik dan nasionalis dalam menangani persoalan tambang nikel di Raja Ampat. Ia bahkan memutuskan penghentian sementara aktivitas tambang, kemudian merekomendasikan kepada Presiden untuk mencabut izin empat perusahaan tambang tersebut.
“Ketika ada masalah rakyat, wujud dari nilai patriotisme adalah dengan mendatangi langsung. Meskipun rakyat marah, itu harus dihadapi. Jangan lari dari masalah,” tegas Idrus.
Di kesempatan yang sama, politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menambahkan, penerbitan IUP di Raja Ampat dipastikan tidak dilakukan pada masa jabatan Bahlil Lahadalia. Menurutnya, kunjungan Bahlil ke Raja Ampat justru membuka tabir permasalahan tambang di kawasan tersebut.
“Kehadiran Pak Bahlil ke Sorong dan Raja Ampat membuat persoalan ini menjadi terang. Aspirasi masyarakat akhirnya sampai ke pemerintah pusat,” kata Doli, yang juga Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar.
Doli memastikan bahwa Partai Golkar mendukung penuh upaya pelestarian alam di Raja Ampat. Menurutnya, langkah Bahlil sejalan dengan komitmen partai untuk menjaga kawasan Raja Ampat sebagai destinasi wisata utama Indonesia.
“Ini adalah bentuk sikap tegas Ketua Umum kami. Posisi Partai Golkar sangat jelas: mempertahankan Raja Ampat sebagai kawasan konservasi dan pariwisata unggulan,” pungkasnya. {}
