Berita Golkar – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak gugatan terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menyatakan bahwa jabatan politik tidak bisa dipatok semata-mata oleh waktu, melainkan oleh kapasitas dan produktivitas seseorang dalam membangun partai.
“Waduh ini masalahnya saya. Kita bukan ketua, kita wakil ketua umum. Ya jadi saya kira memang begini ya,” kata Idrus di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (15/5), dikutip dari JawaPos.
Ia menjelaskan, kepemimpinan dalam partai politik tidak dapat dipisahkan dari modal sosial, politik, dan sosiologis yang dimiliki oleh individu bersangkutan.
“Jadi jabatan politik ini adalah sebuah posisi yang memang secara apapun, sosial, politik, sosiologis, dan secara seterusnya kan memang harus orang-orang yang mumpuni. Orang-orang yang memiliki sebuah modal-modal tadi itu,” ucap Idrus.
Idrus menekankan, selama seorang ketua umum masih memberikan kontribusi yang produktif bagi partai, maka tidak ada alasan untuk membatasi masa jabatannya.
Ia justru mengusulkan, mekanisme transisi yang tetap memberi ruang bagi peran strategis ketua umum yang sudah lama menjabat, tanpa menciptakan kesan absolutisme kekuasaan. Menurutnya, solusi alternatif seperti perubahan struktur atau posisi yang tetap menghormati kontribusi mantan ketua umum parpol.
“Ya misalkan ada ketua umum jadi ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan ini, ketua itu kan bisa saja dibuat sedemikian rupa. Karena boleh jadi misalkan ketua umum tetapi hanya formalitas,” ujarnya.
Menurutnya, strategi ini bisa menjadi cara untuk menjaga kesinambungan sekaligus meminimalkan kesan dominasi pribadi dalam partai. Namun, ia menyatakan bahwa partai yang sehat seharusnya terbuka bagi semua pihak.
“Padahal partai yang sehat itu adalah harus go public. Ini kan permainan dalam rangka untuk menghilangkan juga kesan adanya dominasi. Ya orang per orang dan nanti juga muncul lagi isu-isu tentang memang partai ini hanya milik keluarga misalkan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Pasal yang diuji mengenai aturan masa jabatan ketua umum.
“Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang mengenai pengujian Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tidak dapat diterima,” ucap Ketua MK Suhartoyo, Rabu (14/5/2025). {}
