Berita Golkar – Ini ada kabar buruk bagi rakyat NTT. Ternyata hingga saat ini, Pemerintah Provinsi NTT memiliki utang sebesar Rp 1,3 triliun lebih. Karena itu, pada 2024, Pemprov NTT berkewajiban membayar kepada Bank NTT dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Apalagi besarnya utang itu berdampak pada kondisi fiskal yang semakin tertekan.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT Dr. Inche Sayuna dalam acara Jurnal Politik dengan topik Siapa Penjabat Gubernur NTT?, Selasa 7 Agustus 2023.
Podcast yang diselenggarakan POS KUPANG ini, dihadiri juga Pengamat Politik Dr. Ahmad Atang. Acara dipandu Manager Online Pos Kupang, Alfons Nedabang.
“NTT sangat sulit, ruang fiskal tertekan. Kapasitas fiskal kecil. Kita punya banyak utang, anggaran defisit,” kata Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT Dr. Inche Sayuna, ketika menjadi narasumber dalam Podcast Pos Kupang, Senin (7/8), bertajuk Siapa Penjabat Gubernur NTT?
Dr Inche menjelaskan, utang terjadi karena Pemprov NTT meminjam uang pada Bank NTT dan PT SMI.
Ketua Badan Anggaran DPRD Provinsi NTT ini menyebut ada dua jenis utang. Pertama, utang reguler tahap I senilai Rp 400 miliar dari Bank NTT dan PT SMI.
Kedua, utang tahap II dari PT SMI Rp 1,03 triliun dengan bunga 6,3 persen. “Kondisi agak rumit,” ucapnya.
Dia juga menjelaskan mengenai kondisi agak rumit. Menurutnya, saat meminjam Pemprov NTT mengambil grace period. Grace period adalah kelonggaran waktu (masa tenggang) dalam melakukan pelunasan pinjaman pokok maupun bunga selama jangka waktu tertentu.
“Ketika ambil (pinjam) 2021 tidak kasih kembali, tidak bayar bunga juga. Selama tiga tahun frei sehingga menumpuk. Di tahun 2024 ini harus bayar untuk tiga tahun bunga tambah satu kali pokok cicilan,” tegas Politisi Golkar ini.
“Kita harus siapkan hampir Rp 360 miliar untuk bayar utang,” tambahnya.
Sekretaris DPD Partai Golkar NTT ini mengatakan, DPRD sedang membahas Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KPPS) tahun 2024, masih dengan pagu indikatif.
“Sementara kebutuhan keseimbangan primer APBD NTT minus sekitar Rp 990 miliar lebih. Secara teori, kalau positif berarti kita ada uang. Kalau negatif tidak ada uang. Jadi, memang tidak sehat,” katanya.
Inche Sayuna mengatakan, ada beberapa agenda yang masuk belanja wajib sehingga harus dianggarkan. Misalnya untuk biaya pemilu serta Pilkada NTT tahun 2024. “Belanja Pilkada, termasuk untuk Bawaslu, polisi dan TNI, harus dicadangkan dari tahun 2023 tapi uangnya tidak ada,” ujarnya.
Di sisi lain, penerimaan turun drastis. Ia menyebut pajak kendaraan motor yang jadi andalan justru jeblok. “Kita anggarkan Rp 2,1 triliun di tahun 2023, realisasi sampai Juli baru 30 persen,” sebut Inche Sayuna.
“Dengan kondisi fiskal model begini, tidak boleh main-main. Kita dorong OPD untuk optimalkan sumber-sumber peneriman. OPD yang menghasilkan uang kita kasih dana untuk mereka, pacu mereka bekerja,” tandasnya.
Inche Sayuna menambahkan, DPRD NTT menaruh harapan kepada Penjabat Gubernur NTT. Kata dia, ada dua catatan yang diberikan kepada tiga calon Penjabat Gubernur NTT sebelum nama mereka diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
“Kami katakan bahwa, kami butuh jaringan yang ada di pusat, tolong optimalkan untuk bantu daerah yang tertekan. Daerah sedang tidak baik-baik saja. Kampung lagi tidak baik, usahakan agar utang bisa dihapus,” ujar Inche Sayuna.
Inche Sayuna juga berharap siapapun yang ditetapkan menjadi Penjabat Gubernur NTT bisa bersinergi dengan DPRD NTT. “Kami bersama berupaya untuk meningkatkan penerimana. Dibutuhkan jiwa enterprenuership untuk mengelola sumber-sumber penerimaan yang ada. Aset yang tidur, datangkan investor untuk hadirkan investasi,” katanya. {sumber}
