Berita Golkar – Pemerintah kabupaten Luwu Utara menggelar High Level Meeting dalam rangka pengendalian inflasi, di Ruang Command Center Kantor Bupati Luwu Utara.
Rapat yang dipimpin langsung Oleh Bupati Luwu Utara ini membahas tentang pengendalian inflasi menjelang Natal dan Tahun Baru yang memasuki tahun politik.
Pada kesempatan itu Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani menuturkan bahwa Kegiatan ini merupakan Hal yang secara rutin kita gelar jelang hari besar keagamaan termasuk natal dan tahun baru.
Namun Lanjut Indah, tahun ini bertepatan dengan masa kampanye, Tentu saja ini harus kita antisipasi. “Kita tahu natal dan tahun baru tahun ini bertepatan dengan masa kampanye, jadi selain pada natal dan tahun baru pengendalian inflasi juga harus kita pastikan di masa kampanye,”Tutur isteri dari Muh Fauzi anggota DPR RI Fraksi Golkar tersebut.
Merujuk dari data yang ada Secara nasional inflasi di kabupaten Luwu Utara cukup terkendali. “dirilis untuk Luwu Utara mengalami deflasi 0.01% dan inflasi di 2.08 di bawah rata rata nasional,”Bebernya.
Di butuhkan kerja sama semua pihak, harapannya Rapat yang kita lakukan ini ingin memantau, yang pertama ketersediaan pasokan setiap komoditas, kedua keterjangkauan harga, dan ketiga distribusinya,” sebutnya.
Kemudian ada beberapa langkah yang didorong pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan, seperti memastikan pekarangan pangan lestari, pertanian keluarga melalui 3K yaitu kebun, kolam dan kandang, kemudian peningkatan produksi ternak, tanaman pangan, perikanan budidaya dan tangkap. Juga pembudidayaan LKM dan UMKM,” tambahnya.
Adapun 20 komoditi yang diukur dan dipantau, yaitu Beras, daging sapi, Daging Ayam Ras, Telur ayam ras, bawang merah, cabai merah, cabai rawit, minyak goreng, gula pasir, bawang putih, tepung terigu, udang, ikan kembung, mie instan, tempe, tahu, pisang, susu bubuk balita, susu bubuk, dan jeruk. “Selain itu, kita juga perlu memastikan ketersediaan gas elpiji dan BBM,” Tandasnya.
Selain Bupati Luwu Utara, HLM ini dihadiri oleh unsur Forkopimda, pimpinan PD terkait, Perbankan, BPS, Bulog, Pertamina, Kantor Pajak, distributor dan agen, serta stakeholder lainnya. {sumber}
