Daerah  

Indra Gunawan Eet Tuding Isu Defisit RAPBD 2025 Provinsi Riau Bermuatan Politis

Berita GolkarKabar tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) murni 2025 yang disebut mengalami defisit hingga Rp1,3 triliun terus menjadi perbincangan hangat di publik.

Namun, Anggota DPRD Riau dari Fraksi Partai Golkar, Indra Gunawan Eet, yang juga merupakan anggota Badan Anggaran (Banggar), membantah dengan tegas isu defisit tersebut. Ia bahkan menilai isu ini bermuatan politis, mengingat saat ini beberapa tokoh di Riau tengah bersaing menuju kursi Gubernur Riau atau Riau 1.

“Terkait dinamika defisit APBD Provinsi Riau yang menjadi perhatian publik, maka saya sebagai wakil rakyat bertanggung jawab untuk menyampaikan realitas dan fakta, bukan sekadar dugaan atau asumsi saja,” ujar Eet, Kamis (21/11/2024), dikutip dari Go Riau.

Eet menjelaskan, isu defisit ini seharusnya tidak sampai menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, apalagi sampai menghambat perekonomian daerah. Ia menegaskan, setelah melalui pembahasan intensif antara Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), disepakati bahwa tidak sepenuhnya benar dugaan defisit yang telah viral di masyarakat.

“Setelah melalui pembahasan antara Banggar dan TAPD, dipahami bersama bahwa tidak sepenuhnya benar dugaan defisit anggaran seperti yang viral di publik,” tambah mantan Ketua DPRD Riau ini.

Lebih lanjut, Eet menyoroti pentingnya menjaga integritas sebagai wakil rakyat, khususnya dalam menghadapi momen Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Ia meminta agar isu defisit ini tidak dimanfaatkan sebagai komoditas politik yang dapat memperkeruh suasana persaingan.

“Kebenaran harus diungkap agar integritas sebagai wakil rakyat tetap terjaga. Dalam Pilkada, kita harus menjaga kesantunan dan ketenangan, bukan hanya sebatas slogan, tapi dibuktikan dengan tindakan nyata. Bijak dalam mengelola dinamika, jangan sampai digunakan untuk komoditas politik dalam persaingan Pilkada,” ujarnya.

Eet juga mengajak semua pihak untuk mewujudkan Pilkada yang damai dan berkualitas, sekaligus menjadi momen pendidikan politik bagi masyarakat. Hal ini, menurutnya, penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan ketenangan sosial.

“Mari sama-sama mewujudkan Pilkada yang damai dan berkualitas, sebagai pendidikan politik dan demokrasi masyarakat serta memberikan ketenangan dan stabilitas roda ekonomi masyarakat,” tutupnya. {}