Berita Golkar – Menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar di Kota Palu, suasana internal partai berlambang Beringin terpantau tenang dan tanpa gejolak yang mencolok. Namun di balik keteduhan itu, perbincangan mengenai isu diskresi Ketua Umum justru menjadi perhatian utama di kalangan kader maupun publik.
Keterangan tertulis disampaikan Direktur Pengembangan Organisasi Balitbang DPP Partai Golkar, Indra Jaya Piliang, untuk mengurai duduk perkara diskresi tersebut. Alumnus Universitas Indonesia ini menegaskan bahwa diskresi adalah hak penuh Ketua Umum DPP Partai Golkar dan tidak bisa dilimpahkan kepada pihak lain.
“Betul. Sesuai dengan Peraturan Organisasi Partai Golkar yang dituangkan dalam Juklak dan Juknis Musda, diskresi adalah hak Ketua Umum DPP Partai Golkar dan hanya bisa diberikan oleh Ketua Umum. Salah satu bentuknya berkaitan dengan syarat calon ketua DPD I, misalnya boleh lebih dari dua periode atau justru memberi peluang bagi kader baru yang terbukti loyal terhadap kebijakan politik partai,” jelas Indra.
Meski demikian, Indra mengungkapkan bahwa hingga saat ini Ketua Umum Bahlil Lahadalia belum pernah mengeluarkan diskresi semacam itu.
“Sampai sejauh ini, belum ada diskresi berupa perpanjangan kepemimpinan lebih dari dua periode oleh Ketum Bahlil. Namun di era sebelumnya, baik Airlangga Hartarto maupun Aburizal Bakrie, diskresi itu digunakan. Misalnya untuk memperpanjang kepemimpinan DPD I atau DPD II di tengah situasi tertentu,” tegasnya.
Menurut Indra, pertimbangan diskresi sepenuhnya bersifat subjektif layaknya hak prerogatif Presiden sebagai kepala negara. “Diskresi itu sangat tergantung kehendak Ketua Umum. Di era Airlangga, penggunaan diskresi terjadi karena pandemi Covid-19 yang membuat prosedur normal tidak memungkinkan. Sementara di era Aburizal Bakrie, diskresi muncul akibat dualisme kepengurusan dengan kubu Ancol,” terangnya.
Sementara itu, laporan dari Palu menyebutkan hingga kini belum ada satu pun bakal calon ketua yang mendaftar ke panitia Musda XI Partai Golkar Sulawesi Tengah. Sejumlah elite Golkar Sulteng justru terpantau berada di Jakarta, tepatnya di Badan Anggaran DPR RI, membahas transfer keuangan daerah (TKD).
Beberapa nama yang hadir antara lain Ketua DPD Golkar yang juga Ketua DPRD Sulteng, Arus Abd Karim, bersama Yus Mangun, Zainal Abidin, dan Imelda Liliana Muhidin yang saat ini menjabat Bendahara DPD Golkar Sulteng sekaligus Wakil Wali Kota Palu. Nampak pula Wakil Ketua Banggar DPR RI sekaligus kader senior Golkar Sulteng, Muhidin M. Said.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan, apakah para elite Golkar Sulteng memang tengah memanfaatkan momen di Jakarta untuk menggelar pertemuan informal sekaligus merumuskan langkah menjelang Musda XI. Hingga kini, publik masih menunggu kepastian apakah diskresi akan menjadi faktor penentu dalam konstelasi politik Partai Golkar Sulteng ke depan.
