Berita Golkar – Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco mengusulkan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghapus program bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Menurutnya, alokasi bantuan KJP ini bisa dialihkan untuk menggratiskan sekolah-sekolah yang ada di Jakarta.
“Terkait KJP tidak pernah selesai. Kalau saja sekolah negeri gratis, sekolah swasta gratis khusus level C dan D maka tidak ada lagi ijazah yang tertahan, tidak ada lagi keluhan tiap tahun, tidak ada lagi anak yang putus sekolah,” kata Baco dalam rapat hasil pembahasan Raperda tentang P2APBD Tahun Anggaran 2023, dikutip Jumat (4/8).
Menurut Baco, penggratisan sekolah negeri dan swasta bisa diwujudkan jika alokasi bantuan KJP digunakan untuk biaya operasional sekolah. Bahkan, kata Baco, Komisi E DPRD DKI Jakarta dan Dinas Pendidikan sedang menghitung alokasi anggaran yang dibutuhkan jika semua sekolah digratiskan.
“Ini bisa kita wujudkan. Komisi E dan Dinas Pendidikan sedang menghitungnya, ternyata terkait KJP kita stop, kita alihkan saja ke sekolah gratis. Tidak ada lagi permasalahan ini karena apa KJP tidak tepat sasaran tidak sama rata dan adil,” kata anggota Komisi E ini.
Baco menegaskan, masih ada satu keluarga dengan empat anaknya mendapatkan bantuan KJP dari pemerintah. Sedangkan keluarga lainnya tidak satu pun mendapatkan KJP karena satu dan lain hal.
Kata Baco, sesuai Peraturan Daerah No 8 Tahun 2006 mengamanatkan adanya wajib belajar 12 tahun. Namun, lanjutnya, amanat itu belum bisa diwujudkan karena masih adanya anak putus sekolah di Jakarta dengan alasan ekonomi.
“Ketika kunker ke Cirebon, Tegal dan berbeda dimana DPRD yang dikuasai oleh PDIP Perjuangan di lokasi-lokasi itu pendidikan gratis untuk semua. Nah untuk itu kita DKI Jakarta yang mayoritas anggota dewannya seharusnya yang dari PDIP juga bisa mewujudkan hal itu. Mohon pak ketua perhatikan baik-baik,” demikian Baco.
Terpisah, Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Joko Agus Setyono mengungkapkan, anggaran belanja untuk sektor pendidikan sudah mencapai 24 persen dari APBD DKI Jakarta 2023. Salah satu penyerapan belanja pendidikan itu digunakan untuk bantuan KJP. Namun, pihaknya tengah melakukan perbaikan data agar penyaluran KJP ke depan tepat sasaran.
“Karena banyak info, setelah dicek ternyata betul KJP belum sepenuhnya tepat sasaran. Jadi ada yang status sosial mampu atau termasuk orang kaya bahkan dapat juga bansos, mendapatkan itu. Artinya ada masalah di data, kita saat ini sedang melakukan perbaikan data karena itu melibatkan Disdik, Dukcapil, KPKP, Dinsos, dan satu lagi Dinas Perempuan Anak DPPAPP,” kata Joko. {sumber}
