Berita Golkar – Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) merespons isu adanya orang partai politik (parpol) yang hendak merebut kursi ketum PMI.
Salah satu nama yang santer disebut-sebut akan menggantikan JK sebagai ketua PMI adalah politikus Partai Golkar Agung Laksono. JK menegaskan setiap orang yang ingin menjadi ketum PMI harus mengikuti syarat-syarat organisasi.
“Semua anggota di PMI berhak, tapi ada syarat-syarat dan ada etikanya. Tidak boleh kayak partai macam-macam,” ujarnya di Kota Mataram, mengutip Antara, Selasa (3/12/2024).
Mantan wakil presiden itu menjelaskan ketum PMI harus mengerti tentang kerja-kerja kemanusiaan. Menurutnya, orang yang menduduki kursi ketum PMI harus menaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) organisasi.
“Harus ada etika sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi dan ada aturan-aturannya,” imbuh JK.
Jusuf Kalla tidak ingin berkomentar terlalu jauh terkait hal itu. Termasuk, adanya upaya manuver dari kubu Agung Laksono yang ingin menggantinya sebagai Ketua Umum PMI. “Langkah Agung, saya belum tahu,” katanya mengutip Antara.
Sebelumnya rumor mengenai adanya upaya untuk menggoyang Jusuf Kalla dari Ketua Umum PMI menguat jelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) ke 22 pada Desember 2024.
Hal ini diungkapkan oleh eks Menteri ESDM yang juga mantan Sekjen PMI, Sudirman Said saat berbicara saat berbincang dengan wartawan senior, Hersubeno Arief yang diunggah di akun Hersubeno Point bertajuk “Bahaya Ini, Jusuf Kalla Mau Disingkirkan dari PMI” dilihat Ahad, 1 Desember 2024.
Dalam perbincangan tersebut, Sudirman Said dan Hersubeno membahas terkait beredarnya surat dari Komite Donor Darah Indonesia. Surat ini berisi undangan kepada para ketua PMI kabupaten, kota, provinsi seluruh Indonesia untuk datang ke Hotel Sultan Jakarta yang isinya untuk mendukung Agung Laksono sebagai Ketum PMI yang baru.
Ironisnya, organisasi Komite Donor Darah Indonesia itu, menurut Sudirman Said, selama ini tidak dikenal di kalangan PMI.
Menurut Sudirman Said, siapa pun yang ingin menjadi pimpinan di PMI harus dilakukan dengan cara yang baik. Sebab, PMI menjadi organisasi kemanusiaan yang tidak baik jika tampuk kepemimpinan diraih dengan pertunjukan perebutan kekuasaan. {}
