Berita Golkar – Presiden Prabowo Subianto merespons kebijakan penerapan tarif impor AS dengan berbagai formulasi, di antaranya adalah merelaksasi TKDN dan penghapusan kuota impor. Kebijakan penghapusan kuota impor ini sendiri menurut anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo menjadi angin segar bagi gairah perdagangan nasional.
Firman menjelaskan, semangat Presiden Prabowo menghapus kuota impor selain untuk membuka keran dagang dengan AS juga bisa mengikis mafia impor di dalam negeri. Tentu bukan rahasia lagi jika ada pihak-pihak yang memainkan kuota impor hingga harga komoditas menjadi tak stabil.
“Saya melihat semangat Pak Prabowo untuk mencabut kuota, baik sekali dan perlu diapresiasi, karena beliau mengerti dan tahu persis bahwa di Indonesia ada permainan kuota impor. Selain itu, pembatasan kuota impor menjadi salah satu penghambat produk-produk tertentu yang masih membutuhkan kandungan impor,” tutur Firman Soebagyo kepada redaksi Golkarpedia pada Jumat (18/04).
Ia mencontohkan seperti misalnya komoditas tekstil, di mana bahan bakunya yakni sutra, serat tekstil, serat stapel, benang filamen, benang rajutan, sulaman atau bordir, hingga kapas masih mengandalkan impor. Jika kebijakan kuota impor tak dihapus, dampaknya akan kontradiktif terhadap semangat produktivitas industri tekstil kita.
“Misalnya tekstil. Bahan tekstil kita masih memerlukan bahan baku dari impor. Besi, baja juga masih memerlukan kandungan impor dan banyak bahan lainnya. Akhirnya menimbulkan efek tidak produktif ketika kuota-kuota ini diberlakukan, karena kuota-kuota ini kecenderungannya hanya menjadi permainan pengambil kebijakan di pemerintahan,” tambah politisi senior Partai Golkar ini.
Firman yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini juga menilai adanya kuota impor membuat daya saing kita lemah. Pemaksaan terhadap TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri), membuat biaya produksi tinggi. Sementara kita tahu, supply chain industri kita belum siap.
Namun ia memberi catatan, penghapusan kuota impor tidak diberlakukan untuk produk pertanian. Sebab jika impor dibebaskan pada sektor pertanian serta perikanan, maka petani dan nelayan kita akan terdampak secara langsung. Alih-alih membebaskan impor pada sektor ini, Firman berharap pemerintah melakukan proteksi perdagangan.
“Misalnya, bagaimana industri otomotif bisa bersaing kalau sebagian bahannya masih impor dan dikenakan tarif yang mahal. Selain itu, yang mengimpor itu hanya untuk orang-orang tertentu. Itu fakta. Namun, pembebasan impor ini, harapan saya, tidak untuk produk pertanian,” beber Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI ini.
“Iya, pengecualiannya di sektor pertanian dan perikanan. Jika sektor pertanian dan perikanan bebas impor, maka akan menyulitkan petani. Para petani kita tidak bisa bertahan, karena belum mampu bersaing. Petani dan nelayan kita masih harus mendapatkan proteksi Pemerintah,” tambahnya lagi.
Firman meyakini Presiden Prabowo pasti tetap akan berpihak pada rakyat di tengah gempuran perang dagang global ini. Melalui tim ekonominya, Prabowo sudah barang tentu memiliki catatan mengenai sektor mana saja yang bisa diperdagangkan secara bebas, dan sektor mana yang harus dilindungi.
“Kita tidak boleh berandai-andai. Pak Presiden pasti punya dokumen dan punya data. Pak Prabowo itu punya data intelijen, bahwa kuota ini dikuasai oleh si A, kuota itu kuasai oleh si B. Kalau saya pribadi mendukung, karena ini memang disinyalir ada permainan di kementerian dan lembaga. Yang mendapatkan kuota impor, orangnya itu-itu saja,” tutup Firman.
