Berita Golkar – Anggota Komisi XII DPR RI, Jamaludin Malik, menegaskan sikapnya terkait keberadaan PLTU Tanjung Jati, Jepara, yang menurutnya belum sepenuhnya memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. Ia menyoroti kondisi infrastruktur desa-desa sekitar PLTU yang justru rusak parah, khususnya di Desa Bondo, Kec. Bangsri, Kabupaten Jepara.
Ia pun mempertanyakan program tanggung jawab sosial PLTU atau Corporate Social Responsibility (CSR) yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat.
“Saya ini sukanya blusukan, suka sudut-sudut Jepara terpencil saya tahu. Ironisnya kampung-kampung di deket PLTU itu jalannya rusak-rusak. Nah ini yang saya pertanyakan selama ini CSR-nya kemana? Bukankah lebih utamakan di daerah sekitar?” tegasnya dalam forum rapat bersama jajaran Kementerian ESDM, PT PLN (Persero) dan stakeholder di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (24/9/2025), dikutip dari laman DPR RI.
Jamaludin menilai selama ini tidak ada keterbukaan soal siapa saja penerima manfaat CSR. Hal itu membuat publik bertanya-tanya. Bahkan, ia menduga sebagian besar keuntungan proyek energi justru tidak dirasakan rakyat Jepara.
“Pak,apakah benar sebagian besar keuntungan proyek ini lari ke luar negeri sementara masyarakat Jepara hanya kebagian polusi dan penyakit. Ini pernyataan lho kalau memang beroperasi dengan standar internasional, kenapa laporan CSR tidak pernah diumumkan terbuka, apa ada yang ditutup-tutupin?” cecarnya.
Persoalan lain yang disoroti Jamaludin adalah pembangunan Gardu Induk di Kecamatan Nalumsari, Jepara sejak 2018. Ia menegaskan bahwa proyek tersebut berjalan tanpa sosialisasi yang memadai, sehingga memicu aksi demonstrasi warga.
“Jadi pelaksanaannya di Desa itu pak, tidak ada sosialisasi sama sekali. Sehingga tiang-tiang itu dipasang di rumah-rumah warga mereka bertanya-tanya, katanya untuk mengganti tiang lama yang sudah rusak tau-tau digunakan untuk pembuatan Gardu Induk, dan dari awal tidak ada sosialisasi, baru masyarakat demo. Hari ini ada demo pak, hari ini di kampung saya pada ngomong, Jamaludin Malik kemana saat rakyat pada demo, di kampung saya hari ini boleh dicek ke Bupatinya jadi hari ini mereka juga demo lagi pak, nah dari 2018 itu pak tidak ada sosialisasi,” ucap politisi Fraksi Golkar tersebut.
Ia menilai, sejatinya program program Pemerintah sifatnya adalah baik. Namun, dalam persoalan ini, pada pelaksanaannya, dirinya memandang ada hal yang tidak semestinya namun telah dianggap menjadi biasa.
“Melanggar dulu, pokoknya jalan sik izin urus belakangan, sosialisasi belakangan. hal-hal seperti ini yang menimbulkan masalah-masalah kita pak,” tegas Jamaludin.
Ia pun berharap Pemerintah dan pihak terkait, yaitu PLN, memberi perhatian serius terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. Jamaludin menegaskan, meski kritiknya berisiko menimbulkan resistensi dari pihak tertentu, menurutnya DPR tidak boleh diam.
Ia menekankan bahwa tugas wakil rakyat adalah menyuarakan kepentingan masyarakat, apa pun konsekuensinya. “Kita ini DPR, kita harus menyampaikan apa adanya. Kita berdiri dengan rakyat, apapun resikonya,” tegasnya.
Menyikapi hal itu, Direksi PT PLN (Persero), Direktur Manajemen Pembangkit, Rizal Calvary Marimbo menyampaikan permohonan maafnya atas persoalan yang terjadi, serta keresahan masyarakat di sekitar PLTU Tanjung Jati, Jepara.
Ia pun menyampaikan akan membentuk tim serta akan turun langsung ke lokasi untuk meninjau berbagai masalah yang terjadi di lapangan serta keluhan dari masyarakat sekitar.
“Saya ingin mengetahui secara jelas bagaimana sistem di sana, nanti ada tim menjelaskan apa kejadian-kejadian yang sangat micro itu terjadi di sana. Kalau nanti kita akan catat, saya juga akan langsung mengevaluasi,” pungkasnya. {}
