Berita Golkar – Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya (BPJ), menepati janjinya untuk turun langsung mendampingi masyarakat penambang timah di Provinsi Bangka Belitung dalam aksi demonstrasi besar yang digelar di Kantor PT Timah Tbk, Senin (6/10/2025).
Aksi ini diikuti oleh ribuan penambang dari berbagai wilayah di Babel yang berkumpul guna menyuarakan aspirasi terkait harga timah dan sistem tata niaga yang dinilai belum berpihak kepada rakyat kecil.
Dalam aksi tersebut, Direktur Utama PT Timah, Restu Widiyantoro, akhirnya mengumumkan kesepakatan penting yang dinanti-nanti masyarakat, yakni pembelian timah dengan kadar SN 70 persen seharga Rp 300 ribu per kilogram.
Pernyataan ini disambut sorak sorai dan tepuk tangan dari para penambang yang telah lama menanti kejelasan harga jual timah rakyat. “Kami setuju Rp 300 ribu per kilo SN 70. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga setuju agar ke depan tidak lagi menggunakan sistem mitra,” tegas Restu di hadapan massa aksi.
Evaluasi Sistem Tata Niaga
Dalam orasinya, Bambang Patijaya menegaskan bahwa perjuangan masyarakat penambang tidak boleh berhenti sampai di sini. Ia menekankan pentingnya reformasi mekanisme tata niaga timah agar lebih adil dan transparan. Menurutnya, peran para kolektor harus dievaluasi.
Ia menilai, ada kolektor yang mendukung penambang rakyat dan perlu dibina, namun ada juga yang justru terlibat dalam praktik penyelundupan timah ilegal dan harus ditindak tegas.
“Kolektor harus kita pilah-pilah. Ada yang baik, kita bina dan dukung agar bisa membeli langsung dari masyarakat. Tapi kolektor nakal yang mendukung penyelundupan harus kita tindak tegas,” ujar BPJ, dikutip dari PikiranRakyat.
Politisi asal Bangka Belitung itu juga mengungkapkan bahwa persoalan kolektor dan tata niaga timah ini telah dilaporkannya langsung kepada Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, untuk segera ditindaklanjuti di tingkat kementerian.
Langkah ini, menurut BPJ, merupakan bagian dari komitmennya dalam memperjuangkan keadilan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Babel, khususnya mereka yang menggantungkan hidup dari sektor pertambangan timah.
Kehadiran BPJ di tengah massa aksi menjadi simbol nyata bahwa dirinya bukan hanya berbicara di ruang sidang, melainkan juga hadir langsung di lapangan untuk mendengarkan aspirasi rakyat.
Meski aksi sempat memanas dan menyebabkan kerusakan ringan pada sejumlah fasilitas kantor PT Timah, situasi berangsur kondusif setelah pengumuman resmi disampaikan. Massa secara perlahan membubarkan diri dengan tertib pada sore harinya.
Kesepakatan harga ini dianggap sebagai langkah awal penting dalam perjuangan panjang masyarakat Bangka Belitung untuk mendapatkan keadilan di sektor pertimahan. BPJ menegaskan bahwa dirinya akan terus mengawal kebijakan tata niaga timah nasional, agar benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. {}
