Daerah  

Jelang Pemilu 2024, Arif Fathoni Ingatkan Dispendukcapil Kota Surabaya Soal Keamanan Data Masyarakat

Berita Golkar – Tahun politik 2024 kian dekat, Arif Fathoni Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya merespon upaya Pemkot Surabaya yang kini sedang menggenjot sekaligus memasifkan sosialisasi aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD),

Menurut politisi muda Partai Golkar ini, bahwa transfornasi dari layanan kependudukan secara konvensional ke digital itu suatu keniscayaan. Oleh karena itu pihaknya mengapresiasi program tersebut.

“Apalagi ini program pemerintah pusat. Alhamdulillah, Surabaya menjadi pilot proyek identitas kependudukan digital ini,” ujarnya, di Jalan Yos Sudarso, Surabaya. Selasa (2/1/2024) lalu.

Legislator muda yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya ini menjelaskan bahwa pihaknya mengingatkan terkait keamanan data kependudukan yang ada. Sehingga masyarakat yang sudah bermigrasi ke Identitas Kependudukan Digital (IKD) merasa aman.

“Di tengah maraknya pinjaman – pinjaman online yang dengan mudah menggunakan data kependudukan orang lain, baik sebagai penjamin dan lain-lain sebagainya. Nah, tentu itu yang harus menjadi pekerjaan rumah bagi teman – teman Dispenduk Kota Surabaya,” papar Arif Fathoni.

Pria yang kembali maju Caleg Partai Golkar Dapil 3 Surabaya nomor urut 1 ini menegaskan agar program ini bisa berhasil presentasinya tinggi, dan berharap sosialisasinya dilakukan secara maksimal.

“Baik sosialisasi melalui kantor – kantor Kelurahan di Kota Surabaya saya juga berharap teman-teman Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil juga mensosialisasikan program ini melalui perangkat-perangkat aplikasi yang ada platform – platform media sosial yang dimiliki dengan uraian yang sederhana saja. Apa sih keunggulan IKD, jelaskan disitu,” tutup Arif Fathoni.

Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), menyampaikan jika piihaknya terus memasifkan sosialisasi aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Sosialisasi bahkan menyasar ke lingkungan sekolah, perbankan, instansi pemerintah, hingga perusahaan swasta.

Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Eddy Christijanto mengatakan, hingga saat ini aktivasi IKD di Kota Pahlawan mencapai sekitar 188.000 orang. Capaian tersebut dinilai masih sedikit dari jumlah total penduduk Surabaya wajib ber-KTP.

“Sampai dengan hari ini capaian kita 188.000, masih sekitar 8 sekian persen dari jumlah wajib KTP kita. Tampaknya masyarakat masih kurang (aware), karena merasa belum penting,” kata Eddy Christijanto. {sumber}