Berita Golkar – Ketua Umum DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Jerry Sambuaga mendukung komitmen Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam upaya penyelesaian polemik tambang nikel di Raja Ampat.
Menurut dia, Bahlil akan melindungi kepentingan bangsa, termasuk dalam mengelola sumber daya alam secara berkeadilan dan berkelanjutan di Tanah Papua.
Eks Wakil Menteri Perdagangan (2019-2024) itu juga mengungkap, berdasarkan data, izin tambang yang dipermasalahkan di Raja Ampat bukan dikeluarkan di era Bahlil saat menjabat sebagai Menteri ESDM. Oleh karena itu, segala bentuk tuduhan yang dialamatkan kepadanya tidak berdasar dan perlu diluruskan demi objektivitas informasi publik.
“Yang jadi persoalan saat ini adalah di media sosial ramai ptotes mengenai Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Namun, seiring mengemukanya protes terkait IUP tersebut, ternyata telah terjadi penyebaran informasi simpang siur, baik secara tidak sengaja ataupun sengaja,” jelas Jerry.
Jerry pun mengajak, semua pihak dan masyarakat tidak mudah diprovokasi, apalagi oleh mereka yang betkepentingan politik tertentu. “Kita budayakan mencari tahu faktanya dan membaca secara lengkap, sebelum menyimpulkan terlalu dini,” saran dia.
Senada dengan itu, Wakil Ketua Umum DPP AMPI, Arief Rosyid Hasan mengapresiasi langkah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam upaya mengatasi polemik tambang Raja Ampat. Menurut dia, hadirnya Bahlil Lahadalia di Raja Ampat secara langsung adalah bentuk komitmen dan kepedulian beliau terhadap masyarakat setempat.
“Bahwa isu ini serius diurus dan Insya Allah segera dituntaskan. Kehadiran Menteri Bahlil juga merupakan bukti kehadiran pemerintah dalam menyikapi persoalan secara konkret, bukan sekadar dari balik meja,” kata Arief.
Arief menekankan, Bahlil adalah putra asli Timur yang tumbuh besar di Fak-Fak, Papua Barat. Artinya, dia tahu betul nilai kesakralan Tanah Papua yang harus digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat setempat, juga secara lebih besar, untuk bangsa dan negara.
“Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo untuk mengamalkan Pasal 33 UUD 1945 sebagai blueprint ekonomi Indonesia yang menekankan peran besar negara dalam mengelola kekayaan alam tanah air guna kemakmuran rakyat,” tegas dia.
“AMPI percaya, Bahlil berpihakan kepada rakyat, terlebih dalam konteks pembangunan yang adil dan berkelanjutan di Tanah Papua. Dalam hal ini, AMPI mendukung penuh komitmen pemerintah dalam setiap upaya mengelola kekayaan tanah air seoptimal mungkin untuk kemaslahatan,” imbuhnya menutup. {}
