Berita Golkar – Sebanyak 84.558 jiwa di Kabupaten Padang Pariaman tercatat sebagai penerima Program Bantuan Keluarga Harapan. Angka tersebut hampir menyentuh 20 persen penduduk Kabupaten Padang Pariaman dengan total 459.169 jiwa. Anggota Komisi VIII DPR RI, John Kenedy Azis menyatakan keprihatinannya dan mendorong pemerintah untuk meningkatkan anggaran sosial di wilayah tersebut.
Dalam rapat kunjungan spesifik Komisi VIII DPR RI dengan Dinas Sosial dan P3A Kabupaten Padang Pariaman yang digelar pada Sabtu (6/7/2024) di Kota Pariaman, dipaparkan bahwa anggaran dinas sosial hanya berkisar Rp7 miliar untuk penanganan wilayah seluas lebih dari 1.300 km persegi.
“Saya sangat prihatin ternyata anggaran untuk dinas sosial itu sangat kecil sekali. Untuk 459 ribu penduduk Kabupaten Padang Pariaman, dana sosialnya hanya Rp7 miliar. Bisa dibuat apa dengan anggaran itu?,” kata legislator Dapil Sumatra Barat II seusai rapat.
Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Golkar ini berharap nantinya akan ada peningkatan anggaran bagi Dinas Sosial dan P3A di Kabupaten Padang Pariaman. Menurutnya, besaran anggaran yang ideal bagi wilayah tersebut adalah berkisar 5 kali lipat dari anggaran saat ini. Hal tersebut dilontarkannya mengingat luasan wilayah, banyaknya penerima bantuan dan potensi bencana yang terjadi.
“Saya berharap kedepannya dinas sosial ini adalah salah satu dinas atau OPD di tingkat kabupaten yang harus ditingkatkan anggarannya, minimal sekitar 5 kali lipat dari yang sekarang. Supaya dia bisa bekerja,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, John juga mengungkapkan keprihatinannya lantaran masih banyak penduduk Kabupaten Padang pariaman yang menjadi penerima bantuan Program Keluarga Harapan. Ia pun lantas membandingkannya dengan Kabupaten Bandung yang menjadi daerah pemilihan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily.
“Tadi pak Ace mengatakan di Jawa Barat, di Dapil beliau dengan jumlah penduduk 3,5 juta dia jumlah PKH nya cuma 100 ribu. Coba bandingkan itu! Ke depan mudah-mudahan pengentasan kemiskinan melalui dinas sosial dan Kementerian Sosial dapat berjalan sebagaimana mestinya,” tutup John.
Pada kunjungan tersebut, Komisi VIII DPR RI juga berkesempatan untuk memberikan bantuan secara langsung ke masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman. Total bantuan sosial yang kemudian diserahkan kepada Dinas Sosial dan P3A Kabupaten Padang Pariaman untuk didistribusikan kepada masyarakat adalah senilai Rp45.618.822.946. {sumber}
