Berita Golkar – Sehari sebelum memutuskan mundur, Airlangga Hartarto masih yakin Musyawarah Nasional Partai Golkar akan digelar Desember 2024. Hal itu disampaikan Airlangga setelah bertemu empat mata dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan pada Jumat, 9 Agustus 2024. Namun, setelah itu, semuanya berubah tiba-tiba.
Sejumlah pengurus Partai Golkar yang detikX hubungi mengaku tidak tahu apa alasan di balik mundurnya Airlangga. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Firman Soebagyo dan politikus Partai Golkar John Kenedy Azis bahkan mengaku baru tahu keputusan mundur Airlangga itu dari media pada Minggu, 11 Agustus lalu.
“Para Wakil Ketua Umum awalnya juga kaget dengan pengunduran diri itu,” ungkap Firman Soebagyo saat dihubungi detikX pekan lalu. Golkar tergolong partai dengan jabatan wakil ketua umum terbanyak, saat ini berjumlah 12 orang.
Belakangan, nama Bahlil Lahadalia—Menteri Investasi yang siang tadi baru digeser Jokowi menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral—muncul sebagai calon kuat pengganti Airlangga. Di samping Bahlil, sempat ada nama Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK).
Namun, beberapa hari terakhir, dua nama itu meredup. Agus Gumiwang—yang kini menjabat sebagai Plt Ketum Golkar—sudah menyatakan tidak akan maju sebagai Ketum Golkar. Sedangkan Bamsoet sudah tidak lagi ngotot untuk maju karena rivalnya, Airlangga, sudah mundur lebih dulu.
Bamsoet justru mengaku akan berembuk dengan AGK dan Bahlil untuk menentukan siapa yang bakal menjadi ketum baru Golkar. Salah satu di antara ketiga nama ini, kata Bamsoet, akan terpilih secara aklamasi.
“Karena dari awal kan kita bertiga sepakat maju bersama melawan Airlangga Hartarto sebagai petahana. Sekarang situasinya berubah, kami mesti berembuk lagi,” ungkap pesaing Airlangga dalam perebutan kursi Ketum Golkar pada 2019 ini.
Meski begitu, arah angin sepertinya lebih menguntungkan Bahlil. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Ace Hasan Syadzily mengatakan, sampai kemarin sebanyak 37 DPD sudah menyatakan dukungannya kepada Bahlil. Artinya, hanya satu DPD Golkar yang belum menentukan pilihannya.
“Mudah-mudahan bisa 38,” ungkap Ace di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, pada Minggu, 18 Agustus lalu.
“Saya sebagai Ketua Golkar Provinsi Jabar telah berdiskusi dengan beliau (Bahlil) tentang, yaa… beliau siap dicalonkan sebagai calon Ketum Golkar,” imbuh Ace.
Dalam Pasal 18 Huruf a AD/ART yang dirancang dalam Munas X Partai Golkar pada 2019, syarat menjadi Ketua Umum Partai Golkar adalah didukung minimal 30 persen pemegang hak suara. Selain itu, pernah menjadi pengurus di tingkat pusat atau provinsi selama lima tahun. Bahlil dianggap telah memenuhi syarat itu karena ia, diklaim Ace dan Idrus Marham, pernah menjabat Bendahara DPD I Papua Partai Golkar.
Di sisi lain, sebelum Airlangga mengundurkan diri sebagai pemimpin Partai Golkar, Bahlil mengaku menemui Jokowi dan eks Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla secara terpisah.
“Oh, biasalah, sama Bapak Presiden. Kalau Pak Presiden kan Presiden Republik Indonesia. Jadi saya harus minta apa, arahan, semua apa, kan. Kalau Pak JK, ya senior saya, jadi saya harus datang silaturahmi ya,” kata Bahlil di Ibu Kota Negara (Nusantara), Kalimantan Timur,pada Senin, 12 Agustus 2024.
Rombak Aturan Internal demi Keluarga Jokowi
Airlangga sudah lama menggadang-gadang agar Jokowi dan anaknya Gibran Rakabuming Raka masuk ke partainya. Menantu Jokowi, Bobby Nasution telah pindah ke Partai Gerindra, meski sebelumnya ia menyatakan akan berlabuh ke Partai Golkar. Gibran dan Bobby telah dipecat dari PDI Perjuangan karena dianggap membelot. Sedangkan status Jokowi masih belum jelas di PDI Perjuangan.
“Jadi, bagi kami, Pak Jokowi dan Mas Gibran itu sudah masuk dalam keluarga besar Golkar. Tinggal tentunya formalitasnya saja,” kata Airlangga di kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 24 April 2024.
Ketua Dewan Pembina Bappilu Partai Golkar Idrus Marham juga berharap Jokowi dan Gibran masuk partainya. Namun urusan dengan PDI Perjuangan harus diselesaikan dulu.
“Standar etika. Kalau misalkan masih di PDIP, itu selesai di sana, baru ke Golkar. Jangan terkesan kami yang mengoyok-oyok. Masuk ya alhamdulillah, barokah,” ujar Idrus.
Bahkan masuknya Bahlil menjadi ketua umum baru akan lebih memuluskan jalur keluarga Jokowi untuk menjadi pengurus Partai Golkar. Hanya, keluarga Jokowi akan tersandung aturan internal Partai Golkar berupa AD/ART.
Pasal 18 AD/ART Partai Golkar, setiap calon pengurus pusat partai harus pernah jadi anggota selama lima tahun. Selain itu, mengikuti pelatihan kader hingga memiliki loyalitas terhadap partai politik. Ini akan menghambat langkah Gibran dan Jokowi untuk menjadi pengurus pusat Partai Golkar.
Namun bagaimana jika Jokowi akan didapuk menjadi Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Penasihat, atau Dewan Pakar Partai Golkar? Dalam Pasal 27, 32, 24, dan 36 AD/ART Partai Golkar diatur syarat masing-masing jabatan itu adalah pernah mengabdi minimal selama lima tahun dalam kepengurusan Partai Golkar. Dengan demikian, aturan ini menghambat Jokowi.
Meski demikian, aturan itu bisa diubah semau mereka. Ridwan Kamil, misalnya, bergabung dengan Partai Golkar pada Rabu, 18 Januari 2023. Pada saat itu juga, dia langsung diberi jas kuning, kartu tanda anggota, sekaligus jabatan Wakil Ketua Umum Golkar Bidang Penggalangan Pemilih dan Co-Chair Bappilu. Dalam surat keputusan susunan kepengurusan Golkar yang dikirim ke KPU untuk Pileg dan Pilpres 2024, masih belum tercantum nama Ridwan Kamil.
Perlakuan spesial terhadap Ridwan Kamil itu seharusnya melanggar Pasal 18 Huruf a AD/ART yang dirancang dalam Munas X Partai Golkar pada 2019. Namun langkah Ridwan mulus langsung ke pucuk struktural partai berlambang pohon beringin tersebut.
Peneliti politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio berpandangan AD/ART Golkar bisa saja diubah untuk memuluskan jalan Jokowi dan anaknya berada di pucuk beringin. Apalagi jika betul Bahlil yang terpilih sebagai ketua umum.
“Jadi ya tergantung Bahlil bisa melobi pengurus lain untuk mengubah AD/ART atau tidak,” jelas pria yang akrab disapa Hensat ini kepada detikX pekan lalu.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan berpendapat berbeda. Menurut Djayadi, jalan Jokowi dan Gibran masuk kepengurusan partai beringin tidak akan mudah. Kader-kader Golkar umumnya sudah matang secara politik, tidak akan mudah menyerahkan posisi tertinggi partai untuk orang dari luar partai.
Apalagi, kata Hanan, saat ini Jokowi sudah menjadi bebek lumpuh. Pengaruh Jokowi di Indonesia sudah bisa terukur. Selambat-lambatnya hingga Oktober 2024. Setelah itu, Jokowi tidak akan punya kekuatan lagi untuk mengendalikan partai. Bisa saja, lanjut Hanan, setelah Oktober nanti, Jokowi justru akan ditinggalkan. Loyalitas partai beringin, meski dipimpin Bahlil, akan berbalik arah.
“Artinya, daya tekan Jokowi sebagai presiden kepada Golkar itu kan akan sangat berkurang. Jadi tidak mudah untuk membukakan pintu atau memberikan posisi strategis kepada Gibran di tubuh Golkar,” kata Hanan kepada detikX. {sumber}
