Berita Golkar – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk memasukkan sejumlah program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Salah satu program krusial adalah pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall di Pantai Utara Jakarta.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi DKI Jakarta Judistira Hermawan mengatakan, Presiden RI Prabowo Subianto telah memberi atensi soal pentingnya membangun giant sea wall demi kepentingan masyarakat Jakarta.
Untuk itu, rencana proyek tersebut harus menjadi perhatian besar pemerintah daerah, salah satunya memasukan program tersebut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
“Beberapa waktu yang lalu Bapak Presiden, Pak Prabowo Subianto menyampaikan bahwa di pesisir Jakarta ini menjadi perhatian khusus kita semua untuk membangun tanggul laut raksasa,” kata Judistira yang dikutip pada Selasa (17/6/2025).
Hal itu dikatakan Judistira saat Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) yang digelar Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi DKI Jakarta, Senin (16/6/2025). Rapat itu membahas hasil laporan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang RPJMD Tahun 2025-2029
Pria yang akrab disapa Wawan ini menyebut, persoalan proyek giant sea wall harus dirapatkan dengan komprehensif. Hal ini mengingat, panjang tanggul yang akan dibangun pemerintah daerah bertambah dari 12 kilometer kini menjadi 19 kilometer, sehingga membutuhkan anggaran cukup besar.
“Tanggul raksasa di pesisir Jakarta ini perlu dirapatkan, tentu dengan anggaran yang sangat besar sehingga kita bisa mengantisipasi melalui nanti penetapan APBD-APBD berikutnya sampai 2029, yang memang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah berbagi tugas dengan pemerintah pusat,” jelas Wawan.
Selain itu, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta ini juga menyoroti soal cakupan air bersih perpipaan di Ibu Kota. Dia meminta kepada Pemerintah DKI lewat Perumda PAM Jaya untuk memasifkan penggunaan air perpipaan, sehingga target cakupan 100 persen pada 2030 bisa tercapai.
“Terkait dengan air bersih bahwa hari ini di DKI Jakarta cakupan air bersih yang bisa dinikmati masyarakat itu baru mencapai 60 persen, hingga target 40 persen harus diwujudkan sampai 2029,” tegasnya.
Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan kesiapannya mendukung proyek giant sea wall di sepanjang pesisir Jakarta hingga membentang ke Jawa Timur. Mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) RI ini akan menyiapkan dana sekitar Rp 5 triliun setiap tahun.
“Jakarta sebelumnya, di era pemerintahan sebelumnya dapat bagian 12 kilometer, kemarin mendapat tambahan tujuh kilometer sehingga total adalah 19 kilometer,” ujar Pramono di Taman Ismail Marzuki (TIM), Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu (15/6/2025).
Dukungan Prabowo
Presiden RI Prabowo Subianto memiliki mimpi untuk mewujudkan proyek giant sea wall (GSW) atau tanggul laut raksasa di Pantai Utara Jawa. Prabowo menyebut proyek tanggul laut sebagai salah satu infrastruktur paling vital yang harus segera diwujudkan demi melindungi kawasan pantai utara Pulau Jawa dari ancaman rob dan perubahan iklim ekstrem.
“Saya ingin garisbawahi salah satu proyek infrastruktur yang sangat strategis, sangat vital bagi kita merupakan suatu mega project tapi harus kita laksanakan adalah Giant Sea Wall, Tanggul Laut Pantai Utara Jawa,” ujar Prabowo saat Konferensi Internasional Infrastruktur 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (12/05/2025).
Menurutnya, proyek ini sejatinya telah masuk dalam perencanaan sejak tahun 1995. Proyek tanggul laut tersebut direncanakan membentang sejauh 500 kilometer dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, dengan estimasi total biaya pembangunan mencapai 80 miliar Dollar Amerika.
Kata dia, pembangunan tahap awal di wilayah Teluk Jakarta dan diperkirakan membutuhkan waktu dari 8-10 tahun. “Kalau sampai ke Jawa Timur mungkin membutuhkan waktu 20 tahun, 15 sampai 20 tahun. Tidak ada masalah. Ada pepatah kuno: perjalanan 1.000 km dimulai oleh satu langkah. Kita akan segera mulai itu,” tegas Prabowo.
Untuk mengawal proyek besar ini, Prabowo juga akan segera membentuk lembaga khusus bernama Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa. Dia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam mendukung pendanaan proyek tahap awal di Teluk Jakarta.
“Khusus Teluk Jakarta kemungkinan 8-10 miliar dolar AS. Kalau 8-10 miliar dolar, saya kira kita sendiri mampu. Saya sudah ketemu Gubernur DKI dan saya sudah kirim utusan,” imbuhnya.
“Saya bilang, DKI harus urunan, Pemerintah Pusat urunan. Jadi kalau 8 miliar dolar katakanlah 8 tahun berarti 1 miliar dolar, 1 tahun. Menteri Keuangan sudah kelihatan tegang melihat. Tenang Bu, DKI nyumbang. Jadi DKI setengah, Pemerintah Pusat setengah,” lanjutnya. {sbr}
