Berita Golkar – Anggota Panitia Kerja (Panja) Pendidikan di Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) dan Daerah Marginal Komisi X DPR RI, Juliyatmono, menekankan pentingnya peran aktif seluruh elemen pemerintahan daerah dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan, khususnya di wilayah 3T dan kelompok marginal.
Hal ini disampaikannya di sela-sela pertemuan antara Tim Panja Pendidikan 3T dan Daerah Marginal Komisi X DPR RI dengan sejumlah pemangku kepentingan pendidikan di Kabupaten Boyolali, di Kantor Bupati Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (15/05/2025).
“Karena ini khusus Panja Daerah 3T dan Kelompok Marginal, maka rekomendasinya antara lain adalah dukungan dari pemerintah terhadap masyarakat. Siapa masyarakat itu? Ya perangkat, bisa Camat, Kades, Lurah, RT/RW, semuanya harus digerakkan. Jangan sampai ada yang tertinggal,” ujar Juliyatmono.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) itu menegaskan bahwa data yang tidak akurat mengenai kondisi masyarakat dan partisipasi pendidikan bisa menyebabkan penurunan keterlibatan warga dalam dunia pendidikan.
“Kalau data ini nanti tidak akurat, partisipasinya akan mengalami penurunan tingkat pendidikannya. Maka semua pihak harus terkait,” ujarnya.
Menurut Juliyatmono, kunci keberhasilan peningkatan pendidikan di daerah marginal ada pada kepala daerah. “Yang paling sentral tadi adalah kepala daerah. Kalau sudah punya kebijakan dan bergerak, saya kira akan mengalami peningkatan yang luar biasa,” tegasnya.
Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah IV itu juga menyebut bahwa kelompok 3T dan marginal seringkali memiliki tingkat partisipasi pendidikan yang rendah, serta menghadapi persoalan sarana dan prasarana yang minim, termasuk kekurangan perangkat sekolah dan guru.
“Inilah yang harus kita dorong. Karena ini masih di Jawa Tengah, tentu masih cukup terjangkau sarana prasarananya. Tapi kenapa masih ada penurunan? Itu yang harus kita cari solusinya, supaya bisa kita dorong lebih kuat lagi di Boyolali,” ujarnya menambahkan.
Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen DPR RI untuk mengevaluasi langsung kondisi pendidikan di daerah-daerah yang masih tertinggal dan memastikan dukungan program-program pemerintah pusat tepat sasaran. {}
