Berita Golkar – Pemerintah Indonesia akan meningkatkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dan menambah kuota subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk memperkuat daya beli masyarakat kelas menengah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan bahwa pemerintah telah sepakat untuk meningkatkan insentif PPN DTP bagi sektor properti. Insentif yang semula sebesar 50 persen untuk semester II tahun 2024 akan ditingkatkan menjadi 100 persen hingga Desember 2024.
Selain itu, kuota target FLPP juga akan dinaikkan dari 166 ribu unit menjadi 200 ribu unit, efektif mulai 1 September 2024.
“Dengan diberlakukannya dua kebijakan ini mulai 1 September 2024, diharapkan akan meningkatkan kemampuan daya beli kelas menengah dan mendorong sektor konsumsi. Kita tahu bahwa sektor konsumsi dan perumahan memiliki efek pengganda yang sangat tinggi,” ujar Airlangga Hartarto dalam konferensi pers bertajuk ‘Peran dan Potensi Kelas Menengah Menuju Indonesia Emas 2045’ di Jakarta, Selasa (27/8/2024).
Airlangga menegaskan bahwa kedua program ini bertujuan untuk memperkuat masyarakat kelas menengah, yang dianggap sebagai motor utama perekonomian Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa kelas menengah adalah kelompok masyarakat dengan pola konsumsi di mana pengeluaran terbesar biasanya adalah untuk makanan dan minuman, diikuti oleh perumahan, kesehatan, pendidikan, hingga hiburan dan sektor jasa lainnya.
Saat ini, sektor perumahan menjadi pengeluaran terbesar kedua bagi masyarakat kelas menengah, sehingga kebijakan pemerintah di sektor ini sangat penting untuk mendukung mereka.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, juga menyatakan bahwa peningkatan insentif PPN dan subsidi perumahan ini akan memberikan dampak positif bagi keberlanjutan kelas menengah di masa depan.
“Insentif PPN DTP ini sangat dirasakan manfaatnya oleh kelas menengah, dan dampaknya terhadap perekonomian cukup signifikan. Oleh karena itu, kita menambah jumlah unit rumah untuk FLPP dan memperpanjang insentif PPN DTP untuk properti,” jelas Susiwijono.
Ia menambahkan bahwa kedua kebijakan ini telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo pekan lalu dan saat ini sedang disiapkan aturan rinci melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, juga menyebutkan bahwa kuota rumah subsidi skema FLPP pada tahun 2025 akan disesuaikan dengan program presiden terpilih, Prabowo Subianto.
“Saya tidak ingat angkanya, tetapi kuota pasti akan lebih besar dari tahun sebelumnya, karena program Pak Prabowo (presiden terpilih) adalah menyediakan 3 juta rumah, jadi kita akan menyesuaikan kuota sesuai dengan itu,” ujar Menteri PUPR setelah Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (22/8/2024).
Basuki juga mengungkapkan bahwa kuota FLPP untuk tahun 2024 sebanyak 166 ribu unit rumah telah habis. “Saat ini, kami sudah melaporkan bahwa kuota tersebut sudah habis, dan kami meminta tambahan kuota untuk FLPP,” tambah Basuki. {sumber}
