Berita Golkar – Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia mengusulkan agar tanggal 5 Juli ditetapkan sebagai Hari Ekonomi Pancasila. Usulan ini dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan sekaligus penguatan semangat pembangunan ekonomi nasional yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.
Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menegaskan pentingnya penetapan Hari Ekonomi Pancasila. Menurutnya, Pancasila bukan hanya ideologi politik dan kenegaraan, tetapi juga harus menjadi pedoman dalam membangun kemandirian dan keadilan ekonomi bangsa.
“Hari Ekonomi Pancasila akan menjadi momentum untuk mengingatkan seluruh elemen bangsa bahwa pembangunan ekonomi harus selalu mengedepankan gotong royong, keadilan sosial, dan kemakmuran bersama,” ujar Firman.
Firman menjelaskan bahwa setiap sila Pancasila memiliki makna yang erat kaitannya dengan arah pembangunan ekonomi nasional. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menuntun agar ekonomi dijalankan dengan etika dan moralitas. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menegaskan bahwa pembangunan harus menghormati martabat manusia. Sila Persatuan Indonesia mengingatkan agar pengelolaan ekonomi tidak menimbulkan kesenjangan sosial.
Lebih lanjut, Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan menekankan pentingnya kebijakan ekonomi yang lahir dari musyawarah dan berpihak pada kepentingan rakyat. Sedangkan Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi tujuan akhir pembangunan, yakni kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat.
“Melalui peringatan Hari Ekonomi Pancasila, kita diingatkan kembali bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga landasan etik dan moral dalam membangun perekonomian yang berkeadilan dan berkelanjutan,” imbuh Firman yang juga anggota Komisi IV DPR RI.
Ia menambahkan, penetapan 5 Juli sebagai Hari Ekonomi Pancasila diharapkan mampu mendorong kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya membangun ekonomi yang kuat, mandiri, dan tahan terhadap dinamika global. Kesadaran ini akan memperkuat daya saing nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada faktor eksternal.
Di tengah tantangan domestik seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, hingga neraca perdagangan, Firman menekankan bahwa Hari Ekonomi Pancasila harus menjadi refleksi bersama. “Hari Ekonomi Pancasila bukan hanya peringatan seremonial, tetapi harus menjadi refleksi bersama bagaimana kita membangun sistem ekonomi yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila, mandiri, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
Usulan penetapan 5 Juli sebagai Hari Ekonomi Pancasila dan Hari Ekonomi Konstitusi akan dibahas dalam Rakornas Kadin pada 19-21 Agustus. Setelah itu, Kadin juga akan mengadakan seminar di beberapa universitas untuk mematangkan narasi dan dasar pemikiran di balik usulan ini.
