Berita Golkar – Anggota Komisi X DPR RI, Karmila Sari, mendorong Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperkuat integrasi data antar instansi, khususnya dalam sektor pendidikan. Menurutnya, penguatan ini penting agar data yang dikumpulkan BPS tidak hanya berhenti pada laporan statistik, tetapi benar-benar digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih akurat dan tepat sasaran.
Dorongan tersebut disampaikan Karmila saat kunjungan kerja reses Komisi X DPR RI di Kota Manado, Sulawesi Utara, yang salah satunya membahas pengawasan terhadap pemanfaatan data statistik di sektor pendidikan. Ia menilai, BPS sudah memiliki basis data yang sangat kaya, namun belum seluruhnya terhubung dengan lembaga pendidikan, termasuk Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti).
“Saya melihat kinerja BPS dan Komisi X sudah sangat bagus. Kita punya program Desa Cantik (Cinta Statistik) yang harusnya tidak hanya berhenti di pengumpulan data. Data yang sudah diambil itu sebaiknya bisa benar-benar dimanfaatkan,” ujar Karmila Sari dikutip dari tayangan video TVR Parlemen.
Ia menambahkan, salah satu bentuk pemanfaatan yang perlu diperkuat adalah keterhubungan data antara BPS dan lembaga pendidikan tinggi.
“Kalau kita lihat, di beberapa daerah jumlah siswa SMA yang melanjutkan ke perguruan tinggi masih sangat sedikit. Padahal, BPS sudah memiliki datanya. Ada baiknya data itu juga diberikan ke LLDikti agar bisa dibagikan ke seluruh perguruan tinggi,” jelas srikandi Partai Golkar tersebut.
Karmila menyoroti masih rendahnya angka kelanjutan siswa SMA ke perguruan tinggi, khususnya di kawasan Timur Indonesia. Menurutnya, kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan akses pendidikan tinggi yang harus menjadi perhatian bersama. Integrasi data antar instansi dinilai dapat membantu pemerintah memahami pola dan kendala yang dihadapi calon mahasiswa di berbagai daerah.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan program Desa Cantik (Cinta Statistik) yang dijalankan BPS. Melalui program ini, setiap desa diharapkan mampu menghasilkan data yang valid, mutakhir, dan berkualitas, yang kemudian dapat diakses dan dimanfaatkan oleh berbagai lembaga pemerintahan, termasuk sektor pendidikan.
“Program Desa Cantik harus terus diperluas. Data yang lahir dari desa ini bisa menjadi fondasi kuat untuk perencanaan pembangunan, termasuk di bidang pendidikan. Kalau datanya valid dan terintegrasi, kebijakan yang dibuat juga akan lebih tepat sasaran,” tegasnya.
Lebih jauh, Karmila menilai kolaborasi antara BPS dan lembaga pendidikan harus diarahkan untuk membangun ekosistem data nasional yang terbuka, terhubung, dan mudah dimanfaatkan lintas sektor. Dengan demikian, setiap kebijakan pendidikan tidak lagi didasarkan pada asumsi, melainkan pada realitas faktual yang terekam melalui data.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan komitmen Komisi X DPR RI untuk terus mengawal pemanfaatan data statistik dalam pembangunan sektor pendidikan.
“Komisi X akan terus mendorong agar BPS dan Kemendikti Saintek membangun sistem data yang saling terhubung. Karena tanpa data yang kuat, sulit bagi kita untuk membuat kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkas Karmila.
