Berita Golkar – Anggota Komisi X DPR RI Karmila Sari menekankan pentingnya memperkuat pendidikan anak usia dini (PAUD) dan memberikan pengakuan penuh terhadap pendidikan nonformal dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
Ia menyebut pendidikan di tahap paling awal harus menjadi fondasi utama agar proses pembelajaran di jenjang sekolah dasar hingga menengah dapat berjalan lebih efektif.
“Setiap kali ada penyampaian dari PAUD, pasti mereka sedih. Kita harus maklum, karena dari titik awal saja pendidikan anak usia dini belum mendapatkan perhatian yang layak,” ujar Karmila kepada Parlementaria usai dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR ke Balai Guru dan Tenaga Pendidikan (BGTK), Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (19/11/2025), dikutip dari laman DPR RI.
Menurutnya, lemahnya dukungan terhadap PAUD dapat berdampak panjang terhadap kualitas pembelajaran di tingkat SD, SMP, hingga SMA. Ia menilai karakter dan kesiapan belajar anak Indonesia sangat bergantung pada kualitas layanan PAUD, sehingga penguatan sektor ini harus menjadi prioritas negara.
“Kalau dari awal kita tidak mendidik dengan baik anak usia dini, maka nanti mulai SD, SMP, sampai SMA akan terlihat dampaknya. Karakter-karakter anak berubah karena fondasinya tidak kuat,” tegasnya.
Dorongan Pengakuan Resmi untuk Pendidikan Nonformal
Karmila juga menggarisbawahi pentingnya memberikan pengakuan yang setara bagi lembaga pendidikan nonformal. Menurutnya, selama ini banyak lembaga nonformal, termasuk PAUD swasta, kelompok bermain, dan lembaga pendidikan masyarakat yang belum memperoleh dukungan dan legalitas memadai, sehingga sulit berkembang.
“Inilah yang menjadi tugas kami, bagaimana yang nonformal ini diakui. Tanpa pengakuan, tidak ada standar, tidak ada dukungan, dan tidak ada keberlanjutan,” katanya.
Dirinya menyebut, dalam revisi Sisdiknas, Komisi X DPR mendorong adanya penguatan regulatif untuk memastikan lembaga nonformal dapat memperoleh legal standing, bantuan, dan standar kualitas yang jelas. Baginya, upaya ini termasuk peningkatan kapasitas pendidik nonformal melalui pelatihan dan sertifikasi.
150 Ribu Kuota Sertifikasi untuk Tenaga PAUD
Karmila mengungkapkan, pemerintah telah mempersiapkan sekitar 150 ribu kuota untuk program sertifikasi S1 bagi guru dan tenaga PAUD melalui Ditjen Dikdasmen. Program tersebut diharapkan menopang peningkatan kompetensi sekaligus kesejahteraan tenaga pendidik PAUD, yang selama ini memiliki akses terbatas terhadap peningkatan kualifikasi akademik.
“Ini yang sedang diprioritaskan Dikdasmen supaya sertifikasi dapat meningkatkan kesejahteraan guru. Karena tanpa peningkatan kualitas tenaga pendidik, PAUD tidak mungkin bisa berkembang,” ujarnya.
Terakhir, Karmila menegaskan bahwa seluruh proses revisi Sisdiknas harus memastikan keberpihakan terhadap pendidikan usia dini dan nonformal. Dari 15 klaster perubahan dalam rancangan undang-undang tersebut, isu PAUD disebutnya menjadi salah satu yang paling mendasar dan paling sering disuarakan oleh para pemangku kepentingan di berbagai daerah.
Dirinya menegaskan, Komisi X akan terus membuka ruang diskusi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan agar penguatan PAUD dan pendidikan nonformal masuk sebagai elemen kunci dalam kebijakan pendidikan nasional.
“Ini fondasi awal yang harus benar-benar kita bangun. Revisi Sisdiknas tidak boleh hanya menjadi perubahan administratif, tapi harus menjawab kebutuhan dasar pendidikan kita,” tegas Politisi Fraksi Partai Golkar itu. {}
