Berita Golkar – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin turut menyoroti kasus Adimas Firdaus atau Resbob yang diduga melakukan penghinaan terhadap suku Sunda di media sosial.
Dalam kasus ini, Resbob disangkakan pasal 28 ayat 2 UU ITE yang melarang penyebaran informasi elektronik yang mengandung unsur kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) atau hal lainnya.
Menurut Nurul Arifin literasi digital menjadi sangat penting bagi generasi muda agar tidak terperangkap dalam satu kesalahan yang akhirnya terkena undang-undang ITE atau undang-undang perlindungan data pribadi.
“Terus kalau sudah tahu terus buat apa begitu? Ya, supaya kita tidak ngata-ngatain orang seenaknya seperti kasus Resbob itu gitu. Kan dia bicara tanpa kesadaran bahwa itu akan berimbas dan berdampaknya sangat luas. Ya, orang Sunda se-Jawa Barat marah gitu ya. Kan kayak gitu itu tidak dipikirkan,” ujar Nurul, ditemui dalam acara literasi digital, di Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Selasa (16/12/2025), dikutip dari TribunJabar.
Kekeliruan dalam bermedia sosial yang dilakukan Resbob, kata Nurul, akhirnya memicu kemarahan besar dari masyarakat dan kelompok tertentu.
“Jadi kemarahan komunal, kemarahan sosial. Nah, itulah kalau tidak diproteksi begitu ya, tidak diberikan edukasinya, kemudian tidak dijalankan, akhirnya bisa berdampaknya luas baik pelanggaran nya pidana maupun administrasi atau pelanggaran sosial yang tadi yang hari ini sedang dihadapi gitu,” ucapnya.
Saat ini Komisi I DPR RI tengah gencar-gencarnya melakukan edukasi kepada masyarakat tentang undang-undang ITE di mana undang-undang ITE merupakan payung hukum yang menjadi pelindung bagi masyarakat.
“Literasi digital ini menjadi satu pegangan, supaya kita tidak terbawa arus. Kalau ada berita-berita yang belum tahu pasti ataupun hoax harus dikonfirmasi, dicek kroscek gitu ya. Kan kita suka malas kan. Nah, itu akhirnya jadi backfire ke kita sendiri,” ucapnya. {}
