Berita Golkar – Ketua Dewan Pakar SOKSI, Prof. Bomer Pasaribu menjadi salah satu pembicara dalam acara sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama Depinas SOKSI. Dalam diseminasi yang membahas mengenai pelaksanaan Kepmenaker 76/2024 tentang pedoman pelaksanaan hubungan Industrial Pancasila pada pekerja/buruh dan Pengusaha, Bomer menyoroti persoalan dalam revolusi industri 4.0.
Menurutnya, revolusi industri 4.0 memiliki banyak hal positif, diantaranya percepatan pembangunan ekonomi dan akselerasi penguasaan teknologi. Namun di sisi lainnya, Bomer juga mengungkapkan dampak negatif dari revolusi industri 4.0, salah satunya terjadi ketimpangan yang tinggi dari sektor pendapatan antara pekerja dan pemilik modal.
“Industri 4.0 visinya sudah baik, tapi sarat fasilitas, sehingga memunculkan ketimpangan tinggi. Dengan adanya ketimpangan tinggi, akibatnya terjadi peningkatan pendapatan yang luar biasa tetapi termarjinalisasi. Bayangkan, saat ini kekayaan 4 orang terkaya Indonesia setara dengan pendapatan 100 juta orang miskin, itu realitas dari revolusi industri 4.0,” dijelaskan Bomer Pasaribu dalam materinya.
Karenanya, mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi era Presiden Abdurrahman Wahid ini menegaskan pentingnya kita kembali menjalankan ekonomi Pancasila. Sehingga nantinya, sistem ekonomi Pancasila mampu melakukan distribusi pendapatan secara adil terhadap seluruh rakyat Indonesia.
“Jadi saya rasa kita harus kembali menjalankan sistem ekonomi Pancasila dengan model Welfare State (negara kesejahteraan). Apalagi kita akan menyongsong Indonesia Emas 2045. Karena itu, perlu rumusan progresif dalam melakukan distribusi pendapatan agar perekonomian negara tidak hanya ditopang oleh segelintir orang saja,” papar alumni IPB ini.
Untuk menjalankan sistem ekonomi Pancasila, Prof. Bomer Pasaribu menekankan setidaknya ada 3 hal yang harus kita lakukan. Ketiga hal tersebut haruslah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam penerapannya. Termasuk dalam persoalan penyelesaian hubungan industrial di lingkungan kerja.
“Pertama pembangunan harus didasarkan nilai-nilai Pancasila. Kedua jelaskan bahwa rencana pembangunan di bidang ekonomi menggunakan sistem ekonomi Pancasila. Ketiga, dalam mengatasi masalah perekonomian harus dilakukan dengan sinkron termasuk sistem hubungan industrial Pancasila,” pungkas Bomer Pasaribu. {redaksi}
