Berita Golkar – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ingin memperbaiki tata kelola kegiatan usaha pertambangan melalui perubahan regulasi dalam kementeriannya.
Ia mulanya menjelaskan postur terhadap pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi penduduk ditambah investasi, nilai ekspor-impor, dan pengeluaran pemerintah.
Dengan ruang konsumsi penduduk sebesar 53 persen, menurut Bahlil, yang bisa ditingkatkan adalah sektor investasi. Apalagi, kini incremental capital output ratio (ICOR) Indonesia masih tinggi, di mana pada 2023 lalu mencapai level 6,33.
“Kalau bicara investasi, itu bicara tentang bidang apa yang akan dilakukan investasi itu. Sekarang yang lagi tren itu hilirisasi. Maka saya pikir yang harus dilakukan sekarang adalah perbaikan tata kelola percepatan sehingga melahirkan efisiensi,” ujar Bahlil dalam acara CNN Indonesia Business Summit di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Jumat (20/12/2024), dikutip dari CNN Indonesia.
Bahlil mengklaim, kementeriannya telah melakukan pembenahan secara revolusioner. Contohnya, kata dia, durasi penyelesaian perizinan di sektor panas bumi alias geothermal telah dipangkas dari dua tahun menjadi tak lebih dari satu tahun.
Sementara di sektor pertambangan, Bahlil menyebut pihaknya telah melakukan penataan regulasi, seperti salah satunya percepatan perizinan.
“Yang dulunya RKAB (rencana kerja dan anggaran biaya) apa segala macam susah, sekarang lebih jelas. Kita tidak bikin satu tahun, tapi kita bikin lebih dari satu tahun,” ujar dia.
Sejalan dengan titah Presiden Prabowo Subianto, Bahlil memang tengah mempercepat upaya penyederhanaan regulasi dalam sektor energi dan sumber daya mineral. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, menarik investasi, dan memastikan pelayanan publik yang lebih baik.
Dia menegaskan, bahwa penyederhanaan regulasi di sektor energi menjadi prioritas dalam rangka mempercepat investasi, terutama dalam 100 hari pertama masa kepemimpinannya.
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah tumpang tindih perizinan, yang selama ini menghambat kelancaran investasi.
“Bayangkan kita mau eksplorasi saja, izinnya sekarang masih ada 100 lebih, 129 kalau tidak salah. Sebenarnya izin ini sudah bagus, tapi kita service level agreement-nya yang kurang, kecepatannya. Nah, ini saya lagi cari akalnya,” ungkap Bahlil saat ditemui di Kementerian ESDM beberapa waktu lalu. {}
