Berita Golkar – Saat melakukan kunjungan kerja ke Papua Barat Daya beberapa waktu lalu, anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe mendapat sejumlah aspirasi dari pemerintah daerah dan masyarakat di sana. Taufan mengungkapkan, setelah menjadi DOB belum ada pembangunan signifikan yang terjadi di Papua Barat Daya.
Bahkan, untuk persoalan kantor pemerintahan seperti kantor Gubernur Papua Barat Daya saja belum terbangun. Berangkat dari kenyataan ini, Taufan berkomitmen memperjuangkan pembangunan masyarakat di Papua Barat Daya. Utamanya pada persoalan infrastruktur seperti jalan dan gedung pemerintahan.
“Belum lama ini, kami Komisi II kunjungan kerja ke Papua Barat Daya, di sana kami mendengarkan keluhan-keluhan dari pemerintah setempat, baik dari Gubernur Papua Barat Daya maupun masyarakatnya,” kata Taufan Pawe kepada redaksi Golkarpedia saat ditemui di sela acara diskusi Bidang MPO DPP Partai Golkar, Kamis (08/05).
“Intinya mereka merasakan bahwa saudara-saudara kita di Papua itu butuh dukungan dari pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan infrastruktur. Termasuk pembangunan infrastruktur kantor gubernur, pembangunan jalan dan lainnya. Karena itu adalah merupakan instrumen yang cukup menentukan menuju masyarakat sejahtera,” tambahnya lagi.
Ia memastikan persoalan pembangunan di Papua Barat Daya dan DOB lain yang memiliki masalah serupa akan sampai ke telinga Presiden Prabowo melalui Mendagri. Taufan yang pernah menduduki jabatan sebagai Walikota Parepare ini tentu memahami mengenai bagaimana fundamentalnya persoalan anggaran dalam pembangunan.
“Insya Allah nanti kalau RDP dengan bapak Mendagri saya akan memberikan pandangan-pandangan tentang kondisi yang sebenarnya saudara-saudara kita di Papua sana. Sekali lagi saya melihat bahwa Partai Golkar di sini, tentu mensupport agar supaya percepatan pembangunan DOB itu terjadi, apalagi terkait tata kelola kepegawaian, undang-undang mensyaratkan 80 persen putra asli Papua harus mendapatkan posisi,” sebut Taufan.
Oleh karena itu, untuk menggenjot pembangunan di Papua Barat Daya, pemerintah harus memastikan kelancaran dana Otsus. Tak hanya itu, penting pula Papua Barat Daya meningkatkan taraf pendidikan serta kualitas SDM-nya. Hanya dengan jalan itu, pembangunan akan selaras, antara kekayaan SDA yang dimiliki dan SDM berkualitas.
“Selain itu, dana-dana Otsus tidak selancar seperti apa yang mereka harapkan. Lagi-lagi banyak hal yang harus disuarakan Partai Golkar demi kemajuan saudara-saudara kita di Papua sana,” tutup Taufan Pawe.
Berdasar laporan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan mencatat penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua Barat Daya periode 2024 mencapai Rp747,01 miliar atau 39,95 persen. Adapun total pagu dana otsus yang disalurkan untuk tujuh pemerintah daerah di Papua Barat Daya mencapai Rp1,86 triliun.
DJPb merinci penyaluran dana otsus untuk Pemprov Papua Barat Daya tercatat sebanyak Rp241,76 miliar (30 persen), Pemkab Sorong Rp98,41 miliar (47,87 persen), dan Pemkab Sorong Selatan Rp34,68 miliar (30 persen).
Kemudian, Pemkab Raja Ampat Rp142,30 miliar (67,34 persen), Pemkab Tambrauw Rp128,17 miliar (66,60 persen), Pemkab Maybrat Rp49,81 miliar (30 persen), dan Pemkot Sorong Rp51,89 miliar (30 persen).
