Berita Golkar – Ketegangan geopolitik global kembali memunculkan implikasi strategis bagi perekonomian nasional. Pemerintah Indonesia merespons secara hati-hati perkembangan terbaru di Amerika Latin, menyusul penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat (AS) yang berpotensi mempengaruhi stabilitas energi dunia, khususnya sektor minyak dan gas bumi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan pemantauan intensif terhadap dinamika harga minyak dunia dalam beberapa hari ke depan sebagai langkah antisipatif atas dampak lanjutan dari peristiwa tersebut.
“Itu masih dimonitor karena yang utama kan berpengaruh terhadap harga minyak. Tetapi harga minyakita monitor kalau satu dua hari ini pun tidak tidak ada perubahan, tidak ada gejolak yang tinggi dan harga minyak relatif masih rendah kan masih sekitar 63 dolar per barrel,” ujar Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/1).
Selain berpotensi memengaruhi harga energi global, Airlangga juga mengingatkan adanya kemungkinan implikasi terhadap kerja sama bilateral Indonesia dan Venezuela di sektor minyak dan gas bumi (migas), khususnya menyangkut nota kesepahaman yang telah disepakati kedua negara.
“Ya tentunya ada perubahan ya dengan perubahan yang terjadi kemarin itu karena pemerintahannya kan berganti,” ucap Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2017-2024 ini.
Sebagaimana diketahui, pada Januari 2024 Indonesia dan Venezuela menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) kerja sama sektor hulu migas. Kesepakatan tersebut diteken oleh Menteri ESDM periode 2019–2024 Arifin Tasrif bersama Menteri Perminyakan Venezuela Pedro Rafael Tellechea.
MoU itu mencakup berbagai bentuk kerja sama strategis, mulai dari penerapan teknologi enhanced oil recovery (EOR), pengembangan teknologi energi ramah lingkungan, hingga kerja sama penyimpanan dan penangkapan karbon (carbon capture and storage/CCS) serta pengurangan gas suar bakar.
Kesepakatan tersebut juga membuka peluang usaha yang dapat dijalankan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun pihak swasta dari kedua negara, dengan tetap menyesuaikan kontrak dan perjanjian yang telah ada.
“Dengan payung perjanjian antar kedua tersebut, PT Pertamina (Persero), sebagai BUMN milik Indonesia di sektor energi, melalui Pertamina International EP (PIEP) diharapkan bisa menjajaki peluang dalam mengakuisisi blok-blok migas baru Venezuela. Hal itu juga untuk menguatkan eksistensi PIEP yang telah berinvestasi di Venezuela melalui perusahaan Maurel et Prom (M&P),” tulis keterangan resmi Kementerian ESDM yang dirilis pada Januari 2024 lalu.
Saat ini, Pertamina International EP tercatat sebagai pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan sebesar 71,09 persen pada Maurel et Prom (M&P) yang mengelola lapangan minyak Urdaneta Oeste di kawasan Danau Maracaibo, Venezuela.
Perubahan geopolitik ini terjadi setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan penangkapan Nicolas Maduro dan istrinya melalui operasi militer AS di Caracas pada Sabtu (3/1). Tak lama setelah itu, Trump secara terbuka menyatakan ambisi Amerika Serikat untuk menguasai minyak Venezuela.
Venezuela sendiri dikenal sebagai negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Berdasarkan OPEC Annual Statistical Bulletin 2025, cadangan minyak terbukti Venezuela mencapai 303,22 miliar barel, atau hampir seperlima dari total cadangan minyak dunia yang tercatat sebesar 1.566,86 miliar barel.
