Berita Golkar – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bersama Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Kamis (16/10/2025). Kunjungan ini disambut langsung oleh Bupati Muba H M Toha Tohet SH bersama Forkopimda setempat.
Turut mendampingi dalam rombongan tersebut Dirjen Migas Laode Sulaeman, Plt Dirjen Ketenagalistrikan Tri Winarno, Kepala SKK Migas Joko Siswanto, Dirut Pertamina (Persero) Simon Aloysius, dan Dirut PLN (Persero) Darmawan Prasodjo.
Rangkaian kunjungan dimulai dengan peninjauan pangkalan LPG 3 kilogram di Desa Sido Rejo, dilanjutkan ke sumur minyak rakyat di Desa Mekar Sari, Kecamatan Keluang, dan berakhir di Dusun Napal Putih, Desa Bandar Jaya, Kecamatan Sekayu untuk melihat program pembangunan listrik desa.
Gubernur Sumsel Herman Deru menilai Kabupaten Muba memiliki potensi besar dalam pengelolaan sumber daya energi rakyat. Ia menyebut terbitnya Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 sebagai momentum penting bagi masyarakat untuk mengelola sumur minyak secara legal dan aman.
“Selama ini masyarakat bekerja tanpa pembinaan dan menghadapi risiko keselamatan. Dengan aturan ini, mereka bisa bekerja aman, berdaya, dan memiliki legalitas,” ujar Deru, dikutip dari RMOLSumsel.
Ia juga memuji kinerja Bupati Muba H M Toha Tohet yang berhasil menekan angka kemiskinan hingga satu digit. “Dengan legalisasi sumur rakyat, dampak ekonomi di Muba akan semakin besar,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah hadir untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam membawa kesejahteraan bagi rakyat.
“Sumur minyak rakyat sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka. Sekarang tugas negara adalah menata agar masyarakat bisa bekerja dengan tenang tanpa melanggar hukum,” tegas Bahlil.
Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 menjadi dasar legalisasi dan pembinaan sumur rakyat. Pemerintah memberi izin kepada koperasi, BUMD, dan UMKM untuk mengelola sumur tersebut di bawah pengawasan SKK Migas dan Pertamina.
“Minyak hasil rakyat akan dibeli Pertamina dengan harga 80 persen dari harga minyak dunia. Targetnya akhir November sudah berjalan. Ini bukti kehadiran negara untuk keadilan ekonomi,” ujarnya.
Selain sumur rakyat, Bahlil juga meninjau program Listrik Desa dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Ia menyebut pemerintah menargetkan seluruh desa di Indonesia sudah berlistrik penuh pada 2029–2030.
“Masih ada 5.700 desa dan 400 dusun belum memiliki listrik. Di Muba sendiri, PLN membangun jaringan listrik di tujuh lokasi dengan anggaran Rp45 miliar,” ungkapnya.
Bupati Muba H M Toha Tohet menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat. “Kebijakan ini adalah bukti nyata kehadiran negara. Kini warga bisa bekerja secara legal, aman, dan sejahtera,” tegasnya.
Ia menambahkan, Pemkab Muba siap bersinergi dengan Kementerian ESDM, SKK Migas, Pertamina, dan PLN untuk mempercepat pelaksanaan program energi berkeadilan. “Muba siap jadi daerah percontohan dalam tata kelola energi rakyat berkelanjutan,” ujarnya.
Warga Desa Mekar Sari, Joko Wilyono, turut menyampaikan rasa syukur. “Dulu kami bekerja dengan waswas. Sekarang kami punya kepastian hukum. Ini harapan besar bagi penambang rakyat,” katanya. {}
