Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi VII DPR, Lamhot Sinaga, mengapresiasi capaian penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2025 yang mencatatkan rekor baru dengan serapan lebih dari 60 persen ke sektor produksi. Dia menyebut, pencapaian ini sebagai tonggak penting dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional berbasis produktivitas.
Menurut Lamhot, sinergi yang kuat di tim ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang di dalamnya juga ada Kementerian UMKM dengan sinerginya bersama bank-bank Himbara seperti BRI, Mandiri, BNI, BSI dan BTN, juga sejumlah bank swasta lainnya, telah menjadi faktor utama keberhasilan penyaluran KUR yang lebih tepat sasaran dan berdampak nyata terhadap sektor riil. Terutama BRI yang sukses menyalurkan 70 persen dari Rp 300 triliun dana KUR.
“Hari ini kita menyaksikan hasil sinergi nyata antara kementerian dan lembaga keuangan negara. Penyaluran KUR tahun 2025 bukan hanya berhasil secara kuantitatif, tetapi juga secara kualitas karena lebih dari 60 persen dana terserap ke UMKM sektor produktif. Ini sejarah baru,” ujar Lamhot, di Jakarta, Senin (6/10/2025), dikutip dari RakyatMerdeka.
Dari total alokasi yang dicanangkan Pemerintah sebesar Rp 300 triliun, hingga triwulan III tahun ini, penyaluran KUR yang sudah terserap mencapai Rp 203,5 triliun, kepada sekitar 3,45 juta debitur, atau 67,6 persen dari target tahunan. Dari jumlah tersebut, Rp 123,1 triliun atau 60,05 persen telah tersalurkan ke sektor produksi yang meliputi pegiat usaha pengolahan, pertanian, dan perikanan yang menunjukkan peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai 54 persen.
“Ini bukan sebatas angka biasa. Ini harus kita apresiasi dan pertahankan, Karena ketika lebih dari separuh KUR mengalir ke sektor industri dan produksi, maka dampaknya langsung terasa terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan kapasitas ekspor, dan daya saing UMKM kita,” kata Lamhot.
Politisi Partai Golkar yang dikenal sebagai sosok teknokrat itu juga menilai, keberhasilan ini juga mencerminkan arah kebijakan Presiden Prabowo melalui instrumen pemerintahnya yang semakin berpihak pada penguatan struktur ekonomi nasional melalui sektor UMKM produktif.
Data Kementerian UMKM menunjukkan, dari total penyaluran, KUR mikro masih mendominasi dengan Rp 138,22 triliun kepada lebih dari 3,15 juta debitur. Sementara, KUR kecil mencapai Rp 64,9 triliun kepada sekitar 264 ribu debitur.
Lamhot menambahkan, peningkatan serapan di sektor industri turut mendorong kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Saat ini, UMKM berkontribusi sekitar 61 persen terhadap PDB dan menyerap lebih dari 97 persen tenaga kerja nasional.
Dijelaskan Lamhot, kontribusi sebesar itu menjadi makin bermakna bila dilihat dalam konteks pertumbuhan ekonomi nasional 2025, yang menunjukkan pemulihan dan akselerasi. Pada triwulan II–2025, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12 persen (yoy), melampaui ekspektasi pasar.
“Ini menandai salah satu periode pertumbuhan paling kuat sejauh ini di tahun berjalan,” imbuh Lamhot.
Selain itu, bila pertumbuhan ekonomi secara kumulatif di semester I–2025 menyentuh angka 4,99 persen (c-to-c), ini menunjukkan momentum positif yang bisa didorong lebih lanjut melalui penguatan basis produktif ekonomi yakni UMKM industri yang mendapat suntikan modal lewat KUR.
Dengan kondisi ini, lanjut Lamhot, integrasi antara pembiayaan KUR dan transformasi digital UMKM dapat mempercepat efek berganda (multiplier effect) pada perekonomian nasional. Modal kerja yang disalurkan ke sektor industri memberikan peluang bagi skala produksi yang lebih besar, efisiensi teknologi, dan penetrasi pasar, sehingga bukan hanya berkontribusi pada level usaha tetapi langsung memperkuat basis pertumbuhan makro.
“Senapas dengan Asta Cita Presiden Prabowo, bagaimanapun UMKM adalah backbone atau tulang punggung ekonomi rakyat. Tanpa penguatan di sektor ini, sulit membayangkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan,” ucap Lamhot.
Ia juga memberikan apresiasi kepada Menteri UMKM Maman Abdurrahman yang dinilai berhasil mengorkestrasi berbagai program penguatan ekosistem usaha kecil, termasuk gelaran festival UMKM di 18 provinsi. Ajang tersebut disebut berhasil mempertemukan pelaku UMKM dengan lembaga pembiayaan, lembaga sertifikasi, dan platform digital.
“Festival UMKM ini bukan hanya ajang seremonial, tetapi menjadi ruang nyata bagi para pelaku usaha kecil untuk naik kelas. Ada pelatihan, legalisasi, sertifikasi produk, hingga pendampingan pembiayaan. Ini bentuk nyata kehadiran negara di tengah pelaku usaha kecil,” tambahnya.
Lamhot juga menyoroti inisiatif transformasi digital UMKM melalui SAPA UMKM, super aplikasi yang sedang dikembangkan oleh Kementerian UMKM untuk mendukung digitalisasi sektor usaha. Platform ini ditargetkan menjangkau hingga 40 juta pelaku usaha dalam dua tahun ke depan.
Menurutnya, integrasi antara penyaluran KUR dan digitalisasi UMKM merupakan kunci untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Modal kerja yang difasilitasi melalui KUR akan memperkuat kapasitas usaha, sementara digitalisasi memperluas akses pasar dan efisiensi bisnis.
“Sinergi antara pembiayaan dan digitalisasi adalah kombinasi ideal untuk memperkuat daya saing UMKM nasional. Pemerintah harus memastikan program ini berkelanjutan dan didukung regulasi yang ramah pelaku usaha,” ujar Lamhot, menegaskan.
Dia menutup dengan harapan agar kebijakan tahun depan yang menaikkan plafon KUR menjadi Rp 320 triliun disertai peningkatan pagu subsidi bunga sebesar Rp 36,5 triliun tidak hanya bersifat stimulus fiskal, tetapi juga mendorong transformasi ekonomi yang lebih mandiri.
“Pertumbuhan ekonomi yang kuat harus ditopang oleh kemandirian pelaku usaha kecil di seluruh pelosok negeri. KUR dan digitalisasi menjadi dua pilar penting menuju arah itu,” pungkas Ketua Umum Ikatan Alumni UNTIRTA ini. {}
