Berita Golkar – Dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Kementerian UMKM RI pada 18 November 2025, Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Andhika Satya Wasistho, menekankan pentingnya pembenahan skema penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
Ia mengapresiasi capaian penyaluran KUR hingga November 2025 yang telah mencapai 83 persen dari target nasional, menunjukkan komitmen pemerintah memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
Menurut Andhika, pencapaian ini menjadi peluang besar untuk mendorong penciptaan lapangan kerja baru khususnya di wilayah perdesaan dan pinggiran kota, yang selama ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi rakyat.
Namun, Andhika memberikan catatan bahwa penyaluran KUR masih cenderung berorientasi pada pemenuhan target kuantitatif, terutama peningkatan jumlah debitur baru. Ia menegaskan bahwa pendekatan ini belum diimbangi dengan pendampingan yang memadai bagi para penerima KUR.
“Bank Himbara tidak hanya mengejar target debitur baru, tetapi harus memastikan adanya pendampingan yang jelas dan terukur bagi debitur,” ujarnya, dikutip dari Tribunnews.
Minimnya asistensi ini dinilai menjadi salah satu penyebab UMKM kesulitan mengelola kredit secara optimal dan mempertahankan keberlanjutan usaha.
Dalam konteks penguatan tata kelola pembiayaan, Andhika mengusulkan alokasi porsi penyaluran KUR melalui BUMDESMA (Badan Usaha Milik Desa Bersama) dan Bank Perekonomian Rakyat. Menurutnya, BUMDESMA memiliki keunggulan dalam memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat desa dan karakteristik usaha lokal.
Dengan melibatkan BUMDESMA, penyaluran KUR dinilai akan lebih tepat sasaran, memiliki risiko kredit yang lebih rendah, dan mendorong pemberdayaan ekonomi desa secara lebih merata.
Selain itu, ia turut menekankan peran strategis PT Jamkrindo (Persero) sebagai lembaga penjamin yang berfungsi menjembatani pelaku UMKM yang belum bankable. Jamkrindo, menurutnya, telah berkontribusi signifikan dalam memperluas akses pembiayaan produktif bagi usaha kecil yang menghadapi kendala agunan atau persyaratan perbankan.
Andhika menutup pernyataannya dengan meminta Kementerian UMKM RI untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar penyaluran KUR ke depan dapat berlangsung lebih cepat, tepat, dan berkelanjutan.
“Kementerian UMKM harus menjadi hub yang menghubungkan seluruh pemangku kepentingan agar BUMDESMA dapat diberdayakan dan KUR benar-benar memberikan dampak bagi ekonomi kerakyatan,” pungkasnya. {}
