Berita Golkar – Anggota DPRD Kabupaten Sumedang, Asep Kurnia mengatakan, kesiapan tenaga kerja perlu jadi perhatian, guna mendukung kemudahan pengentasan angka pengangguran, hingga mendorong kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, pelatihan kerja harus jadi prioritas dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) Sumedang, termasuk supaya masyarakat bisa memanfaatkan program tersebut.
“Supaya ketika warga sekitar dilatih sedemikian rupa, dia punya kompetensi yang bagus, sesuai dengan kebutuhan pabrik,” katanya, Senin (25/8/2025), dikutip dari JabarEkspres.
Asep atau akrab disapa Akur, hasil dari adanya pelatihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK), dapat mendorong kesejahteraan masyarakat. “Bagus kan? Hasilnya akan memuaskan, kesejahteraan masyarakat akan menjadi aman,” bebernya.
Diketahui, UPTD BLK Kementerian Ketenagakerjaan di Kabupaten Sumedang, berlokasi di Jalan Rancamulya Nomor 01, Kelurahan Jatihurip, Kecamatan Sumedang Utara.
UPTD BLK Sumedang yang secara rutin menyelenggarakan berbagai pelatihan untuk mencetak tenaga kerja terampil dan berkualitas bagi masyarakat.
Informasi lengkap mengenai alamat, kontak, dan kegiatan pelatihan dapat ditemukan di laman resmi Kemnaker, media sosial BLK Sumedang, serta website dan media sosial Pemerintah Kabupaten Sumedang.
Melalui informasi yang dihimpun Jabar Ekspres, BLK Sumedang menyelenggarakan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK), yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja lokal.
Berbagai bidang pelatihan tersedia, antara lain digital marketing, perakitan, pembuatan roti dan patisserie, menjahit pakaian, budidaya jamur, hingga kejuruan lainnya sesuai program.
Adapun untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut, biasanya dapat diakses melalui sistem pendaftaran yang disediakan oleh Pemkab Sumedang seperti sipedo.sumedangkab.go.id atau SIAPKerja.
“Jadi, pemerintah daerah, Kabupaten (Sumedang) yang sudah ada BLK, ini juga harus membaca kebutuhan dari perusahaan itu sendiri,” ucap Akur.
Ketua Komisi 1 DPRD Sumedang itu menerangkan, penyesuaian kebutuhan sumber daya manusia (SDM) oleh perusahaan, dengan pelatihan tenaga kerja perlu selaras, guna ketika ada lowongan pekerjaan dapat diprioritaskan.
“Kemudian pada saat ada lowongan, diberikan prioritas, orang yang terlatih, masuk. Ketika sudah masuk, maka kesejahteraan masyarakat juga meningkat,” terang Akur.
“Kita meminta agar desa juga menyediakan data warga yang masih belum bekerja. Koordinasi antar desa dengan pabrik,” lanjutnya Legislator Fraksi Partai Golkat tersebut.
Akur menyampaikan, pihak desa diminta melakukan pendataan warga yang belum bekerja, serta koordinasi dengan pabrik agar terjalin keselarasan. “Ini loh sekarang (pabrik) ada kebutuhan misalnya 1 orang atau 10 orang untuk kepentingannya apa,” imbuhnya.
“Nah, sudah nyambung. Karena desa sudah punya database-nya. Orang-orang yang dilatih,” pungkas Akur. {}
