Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga, menyoroti tantangan yang dihadapi industri mobil listrik di Indonesia. Industri tersebut, khususnya perusahaan mobil listik asal Korea Selatan, Hyundai, yang merupakan salah satu pionir investasi kendaraan listrik di Tanah Air.
Dalam kunjungannya ke PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia, ia mengungkap bahwa kapasitas produksi pabrikan tersebut mengalami penurunan sekitar 30 persen sejak 2022 akibat persaingan dengan kendaraan listrik impor yang tidak berinvestasi di dalam negeri.
“Tetapi dari 2022 sampai sekarang kelihatannya mereka mengalami jumlah yang menurun dari kapasitas produksinya sekitar 30 persen, dan ternyata memang ada masalah yang mereka hadapi yaitu di mana datangnya mobil-mobil listrik yang mereka tidak perlu investasi di Indonesia,” jelas Lamhot kepada Parlementaria usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi VII DPR RI ke Pabrik Hyundai, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (6/2/2025), dikutip dari laman DPR RI.
Menurut Lamhot, mobil listrik impor yang beredar di pasaran memiliki harga yang lebih murah karena tidak menanggung biaya investasi di Indonesia, sehingga daya saing Hyundai sebagai investor awal menjadi terganggu.
Kondisi ini dikeluhkan oleh President Director Hyundai Manufacturing Indonesia Lee Bong Kyu, yang menyebut perbedaan pajak antara kendaraan listrik murni (EV) dan hibrida turut memengaruhi minat pasar, sehingga menjadi alasan masyarakat lebih memilih kendaraan hibrida.
Menanggapi kondisi tersebut, Lamhot menegaskan perlunya kebijakan insentif yang lebih adil bagi perusahaan yang telah lebih dulu berinvestasi di Indonesia. Terlebih, Hyundai telah berinvestasi dengan nilai yang fantastis, yakni berkisar Rp28 triliun, untuk mendorong ekosistem mobil listrik di Indonesia melalui pembangunan pabrik kendaraan listrik.
“Mereka yang lebih dulu berinvestasi seharusnya mendapatkan afirmasi dalam bentuk insentif yang berbeda dari pelaku usaha yang hanya mengimpor kendaraan listrik tanpa investasi di dalam negeri. Karena itu kita dari sisi keadilan ya kita harus paling tidak mereka yang pertama datang di sini itu harus mendapatkan afirmatif,” jelas Lamhot.
Politisi Fraksi Partai Golkar ini juga menyebutkan bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan tambahan insentif bagi industri kendaraan listrik di luar skema yang sudah ada, termasuk yang terkait dengan pajak pertambahan nilai (PPN).
Komisi VII DPR RI berencana membahas hal ini lebih lanjut dengan Kementerian Perindustrian guna memastikan kebijakan yang lebih mendukung pertumbuhan industri kendaraan listrik nasional.
Lebih lanjut, Lamhot menekankan pentingnya ekosistem kendaraan listrik yang kuat untuk mengurangi ketergantungan terhadap subsidi bahan bakar minyak (BBM).
“Kami akan terus memantau kendala yang dihadapi industri ini agar kendaraan listrik tidak hanya berkembang di kota-kota besar, tetapi juga merata di seluruh Indonesia,” pungkasnya. {}
