Berita Golkar – Fraksi Partai Golkar DPR Papua menyampaikan pandangan umumnya dalam Sidang Paripurna DPR Papua dengan agenda penyampaian pendapat fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
“Fraksi Golkar memberikan apresiasi atas kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Papua di bawah kepemimpinan mantan Penjabat Gubernur Mayjen (Purn) TNI Ramses O. R. Limbong,” ujar Diana Laura Rumbiak saat membacakan pandangan umum fraksi Golkar, Selasa (15/7/2025), dikutip dari TerasPapua.
“Capaian pengelolaan keuangan yang dinilai baik dan akuntabel dibuktikan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas LKPD 2024,” terang Laura Rumbiak.
Dijelaskan Laura Rumbiak, Fraksi Golkar menilai bahwa pembahasan Raperdasi ini merupakan momen penting untuk mengevaluasi program, kegiatan, dan struktur anggaran tahun 2024. Proses evaluasi ini merujuk pada Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2024, penjelasan kepala daerah, serta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap LKPD.
Kemudian untuk Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp 3,059 triliun atau 100,50% dari target. Realisasi ini melampaui target sebesar Rp 15,18 miliar. Namun, jika dibandingkan dengan tahun 2023, pendapatan mengalami penurunan sebesar Rp 674 miliar (22,04%).
Sedangkan, transfer Pemerintah Pusat: Rp 2,381 triliun (77,84%), Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp 674 miliar (22,05%), Lain-lain pendapatan yang sah: Rp 3,3 miliar (0,11%)
Untuk belanja daerah mencapai Rp 3,802 triliun dari total anggaran Rp 4,255 triliun (serapan 89,34%). Angka ini menurun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai Rp 5,031 triliun.
Belanja Operasi: Rp 3,090 triliun
Belanja Modal: Rp 476 miliar
Belanja Tak Terduga: Rp 0 dari anggaran Rp 25 miliar, Belanja Transfer: Rp 235 miliar (99,99%).
APBD 2024 mengalami defisit sebesar Rp 742 miliar. Namun, defisit ini tertutupi oleh penerimaan pembiayaan sebesar Rp 1,269 triliun yang bersumber dari:
SiLPA tahun sebelumnya: Rp 969 miliar
Pencairan dana cadangan: Rp 300 miliar
Pengeluaran pembiayaan tercatat sebesar Rp 40 miliar untuk penyertaan modal, sehingga menyisakan SiLPA sebesar Rp 486 miliar.
Fraksi Golkar menyoroti 11 temuan utama hasil audit BPK atas LKPD 2024, di antaranya:
Pembayaran gaji ASN pensiun dan tunjangan yang tidak tepat sasaran
Kesalahan penganggaran di BLUD RSUD Jayapura
Kekurangan volume dan mark-up harga pada pengadaan di RSKJ Abepura
Beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang sudah lulus atau tidak sesuai dengan SK
Pengelolaan aset daerah yang belum optimal
Terkait itu, Fraksi Golkar meminta Pemerintah Provinsi Papua menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam waktu 60 hari sejak LHP diterbitkan.
Rekomendasi Fraksi Golkar
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Partai Golkar menyampaikan beberapa catatan penting:
Ketergantungan terhadap dana transfer pusat (77,84%) mencerminkan rendahnya kemandirian fiskal daerah. Fraksi meminta Badan Anggaran DPR Papua mendalami isu ini dan mendorong peningkatan PAD.
BUMD, khususnya PT Papua Divestasi Mandiri, harus dioptimalkan untuk memperkuat PAD.
Rendahnya serapan belanja (89,34%) menunjukkan perlunya peningkatan efisiensi dan kinerja anggaran.
Fraksi meminta penjelasan resmi dari Gubernur mengenai SiLPA sebesar Rp 486 miliar.
Tindak lanjut atas temuan BPK harus diawasi secara ketat oleh Pansus DPR Papua.
Masalah beasiswa unggulan yang berulang perlu ditata ulang, termasuk validasi data penerima.
Pengelolaan aset daerah perlu diperkuat sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2023.
Fraksi Partai Golkar menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Sebagai informasi, Fraksi Partai Golkar DPR Papua periode 2024–2029 terdiri dari gabungan Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
