Berita Golkar – Gubernur Riau Syamsuar mengumpulkan ribuan kepala desa se-Provinsi Riau di salah satu hotel di Pekanbaru, Kamis (2/11/2023) pagi. Kepada kepala desa dari penjuru Riau politisi Partai Golkar itu menyampaikan pamit karena akan melepas jabatan gubernur Riau lebih cepat.
Tak hanya itu Syamsuar juga memperkenalkan dirinya akan maju sebagai calon anggota DPR RI pada Pemilu 2024 mendatang.
“Saya sebagai Gubernur Riau Insya Allah mengakhiri masa tugas saya besok, saya menuju Senayan (DPR RI, red). Ada yang sudah belum? Ada yang tahu ada yang belum. Saya atas nama pribadi mengucapkan terima kasih, setakat ini inilah yang bisa kami laksanakan, kami punya kekurangan dan punya kekhilafan, kami mohon maaf,” kata Syamsuar di hadapan peserta Rapat Kerja Penyelenggara Urusan Pemerintah Desa Seluruh Riau Tahun 2023.
Syamsuar berharap, apapun profesi kedepannya semoga tetap bisa membangun Indonesia dan Riau maju. “Kita semua berharap desa di Riau menjadi desa yang dapat sejahterakan masyarakat, semoga upaya kita menuju desa mandiri menjuru Riau unggul tercapai,” tukasnya.
DPRD Ingatkan Jangan Seremoni Saja
Sementara itu Ketua Komisi I DPRD Riau Eddy M Yatim mengingatkan agar acara yang digagas Pemerintah Provinsi Riau dengan mengumpulkan seluruh kepala desa se-Riau jangan hanya bersifat seremonial saja. Artinya, acara tersebut benar-benar dirasakan outputnya oleh para kepala desa.
“Jangan hanya sekadar kegiatan seremoni yang menghabiskan dana miliaran rupiah, dan memunculkan protes dari kepala desa seperti tahun lalu,” cakap Eddy Yatim, Kamis (2/11/2023).
Eddy Yatim mengatakan dalam kegiatan tahun lalu, banyak Kades yang mengeluhkan pelaksanaan kegiatan tersebut kepada dirinya. Menurut para kades, acara itu hanya mendengarkan sambutan-sambutan, yang membuat jenuh sehingga banyak kades yang meninggalkan tempat acara.
“Para kepala desa itu mengeluhkan, mereka ada yang datang jauh-jauh dari Kepulauan Meranti, Indragiri Hilir, Rokan Hilir dan lain-lain, sedangkan biaya transportasi yang diganti hanya Rp270.000,” kata Eddy.
Padahal, kata dia, para Kades itu sudah meninggalkan pekerjaan dan meluangkan waktu dan tenaga. Namun apa yang didapatkan dalam pertemuan itu tidak sebanding.
“Jadi kalau hanya untuk koordinasi tugas, sebenarnya bisa secara zoom atau Pemprov Riau melakukannya melalui pemerintah kabupaten/kota. Tidak perlu dengan mengumpulkan ribuan kepala desa yang tentu kurang efisien dan efektif,” ujar Eddy Yatim.
Eddy Yatim berharap, dalam kegiatan yang dilaksanakan ini, dilakukan evaluasi menyeluruh dan benar-benar dikaji asas kemanfaatannya. Jangan nanti sampai muncul anggapan dari berbagai kalangan, kegiatan ini hanya bersifat pemubaziran saja tanpa output yang jelas untuk pemerintahan di desa.
“Malah saya mendengar ada pihak-pihak yang memandang kegiatan ini bernuansa politis, karena dilakukan menjelang pelaksanaan Pileg. Pendapat itu kan bisa-bisa, namanya kita ini negara demokrasi, semua orang boleh berpendapat,” tutup Eddy Yatim. {sumber}
