Berita Golkar – Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani kembali menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) dalam rangka Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) antara Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), Jumat (23/2/2024).
Penyelenggaraan AUTP ini adalah untuk memberikan ganti rugi atau kompensasi kepada petani karena kerugian akibat kerusakan tanaman padi yang diakibatkan bencana banjir, kekeringan dan serangan hama penyakit, sehingga petani mendapatkan kembali biaya produksi yang telah digunakan.
“Suatu kewajiban pemerintah untuk menindaklanjuti dengan memberikan jaminan keberlansungan usaha tanaman padi kepada petani apabila mengalami gagal panen dan memberikan perlindungan kepada petani jika terjadi kerusakan tanaman padi yang disebabkan karena resiko banjir ataupun kekeringan,” kata Indah.
Indah menyebutkan program kegiatan AUTP Kabupaten Luwu Utara untuk tahun 2024 yang telah disepakati adalah 7.300 Ha yang akan dialokasikan di 15 Kecamatan. Adapun luas sawah di Kabupaten Luwu Utara yaitu 29.336,21 Ha.
“Saya mengharapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini terutama di lapangan yang mendata petani atau kelompok tani untuk memprioritaskan lokasi yang kita anggap rawan bencana banjir. Dan saya yakin target dapat terealisasi 100% mengingat hanya seperempat dari luas persawahan yang ada di Luwu Utara yang nantinya akan didaftarkan sebagai peserta AUTP,” terang Bupati perempuan pertama di Sulsel ini.
Seperti diketahui, pada tahun 2023 yang lalu terdaftar dana klaim Rp. 1,170,000,000,- dengan luasan 195 Ha pada system SIAP. Bencana seluas 195 Ha yang paling dominan adalah serangan hama tikus 79,91%, kekeringan 5,77% dan wereng coklat 14,32%.
“Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada PT. Jasindo atas kerjasamanya selama ini. Semoga untuk Tahun Anggaran 2024 ini pelaksanaan AUTP dapat berjalan dengan baik dan lancar dengan catatan tetap akan dilakukan evaluasi untuk menyempurnakan kelemahan dan kekurangan pada tahun 2023 yang lalu,” tutur Isteri dari Anggota DPR RI, Muhammad Fauzi. {sumber}
