Berita Golkar – Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus menilai tragedi jatuhnya pesawat tempur milik TNI AU, Super Tucano di Pasuruan, Jawa Timur menandakan ada prosedur yang harus dievaluasi. Hal itu dibuktikan adanya satu fakta terakhir bahwa terjadi pencopotan jabatan Danlanud (komandan lapangan udara) Abdulrachman Saleh, Malang.
“Dengan fakta tersebut berarti ada SOP (standard operational procedure) yang dilanggar, yakni kenapa ada seorang kolonel administrasi (Kol.adm) ikut penerbangan? Seharusnya, (kolonel) administrasi tidak boleh ada dalam penerbangan latihan tersebut, kalau memang itu dikatakan sebagai latihan,” ungkap Lodewijk usai rapat paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (21/11).
Lebih lanjut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini menegaskan bahwa sejatinya Alutsista (alat utama sistem pertahanan) tersebut bisa dipergunakan secara profesional dan proposional. Sehingga uang rakyat yang digunakan untuk membeli alutsista itu benar-benar dioptimalkan penggunaannya.
“Artinya, seorang prajurit TNI AU harus profesional dan proporsional menggunakan Alutsista yang diperuntukkan untuknya. Tentu hal itu tidak terbatas pada TNI AU saja, tapi juga berlaku untuk TNI AD dan TNI AL,” papar Purnawirawan TNI AD dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal ini.
Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama R Agung Sasongkojati memberikan penjelasan terkait perwira dari Korps Administrasi dalam pesawat EMB-314 Super Tucano yang jatuh di Keduwung, Puspo, Pasuruan, Kamis (16/11/2023). Dua pesawat tempur ringan EMB-314 Super Tucano mengalami kecelakaan saat latihan terbang formasi.
Namun, dari empat perwira dalam dua pesawat itu, salah satu di antaranya Kolonel (Adm) Widiono yang merupakan perwira administrasi. Sementara itu, tiga lainnya perwira Korps Penerbang Tempur. {sumber}
