Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta para menteri terkait agar memudahkan izin pertambangan. Hal itu diungkapkannya di acara penandatanganan pelepasan 14 persen saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) ke MIND ID, di Jakarta, Senin (26/2).
Luhut mengatakan dalam mengeluarkan izin tambang, terutama kepada perusahaan pemilik Kontrak Karya (KK) ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) seperti Vale Indonesia, harus dipastikan kewajiban hilirisasinya. Tujuannya agar ada nilai tambah dari setiap tambang yang digali di Tanah Air yang ujungnya menguntungkan negara.
“Dan juga saya terakhir minta kepada teman-teman menteri, semua perizinan-perizinan yang masih belum keluar segera diselesaikan. Terutama IUPK bisa dikeluarkan dalam minggu ini, sehingga proses transaksi akuisisi ini bisa dituntaskan segera. Ini saya pikir penting, buat kita Indonesia harus terkenal transparan,” kata Luhut.
Dia juga memasikan tidak ada biaya tambahan yang dikenakan kepada para pengusaha tambang. Semuanya sesuai aturan. Penegasan ini menurut dia penting agar pada investor di dalam dan luar negeri percaya Indonesia sebagai negara yang punya kredibilitas tinggi di tengah ekonomi global yang tidak baik.
Bahkan Luhut menyebut satu per satu nama menteri yang terkait perizinan tambang. Mulai dari Menteri Investasi Bahlil Lahadalia hingga Menteri ESDM Arifin Tasrif. Sayangnya Arifin tak hadir dan diwakili Sekjen ESDM, Dadan Kusdiana.
“Dan terakhir saya minta perizinan-perizinan yang juga belum selesai, seperti yang saya sebut di atas tadi, tuntaskan minggu ini, saya ulangi tuntaskan minggu ini. Saya kira Menteri ESDM ada di sini (diwakilkan) Sekjen ada di sini, Menteri Bahlil ada di sini, semua ada di sini, tidak ada dusta di antara kita,” ujarnya. {sumber}
