Luncurkan BOSDa, Walikota Kediri Vinanda Prameswati Ingatkan Tak Boleh Ada Ijazah Tertahan Lagi

Berita GolkarWalikota Kediri Vinanda Prameswati menelurkan sejumlah kebijakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Kota Kediri.

Salah satunya, perempuan yang akrab disapa Mbak Wali itu menelurkan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa) untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Dia menargetkan tidak boleh lagi ada praktik penahanan ijazah di Kota Tahu.

Mbak Wali mengatakan, berbagai terobosan bidang pendidikan itu sekaligus untuk mewujudkan Kota Kediri yang lebih Maju, Agamis, Produktif, Aman, dan Ngangeni (MAPAN).

“Program BOSDa kami inisiasi karena selama ini masih ada ijazah yang tertahan dan ada tarikan komite di sekolah,” kata Mbak Wali, dikutip dari RadarKediri.

Wali kota termuda di Indonesia ini menyebut, dengan pengucuran BOSDa dari APBD Kota Kediri, tidak boleh lagi ada ijazah tertahan dan tarikan uang komite.

Tak hanya memberi BOSDa, Mbak Wali juga memberi perhatian pada keberlangsungan pendidikan siswa jenjang SMA, S1, S2, hingga S3 dengan memberi beasiswa.

“Ada juga beasiswa untuk atlet berprestasi,” lanjut Mbak Wali sembari menyebut beasiswa atlet sekaligus bentuk apresiasi karena mereka telah mengharumkan nama Kota Kediri.

Fakta di lapangan, menurut Mbak Wali masih ada atlet berprestasi yang sulit melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

“Di Kota Kediri sendiri masih ada angka putus sekolah. Saya ingin melalui program-program pendidikan Kota Kediri tidak ada lagi angka putus sekolah. Anak-anak ini adalah generasi penerus dan calon pemimpin jadi jangan sampai putus sekolah,” tandasnya.

Di depan sejumlah wartawan kemarin, Mbak Wali kembali menyinggung SE larangan wisuda dari PAUD hingga SMP.

Menurutnya kebijakan itu dirilis untuk meringankan beban orang tua siswa. Kemudian, menghindari adanya kesenjangan sosial, serta mengembalikan esensi kelulusan pada pencapaian akademik dan karakter.

Kebijakan ini diambil dari banyaknya aspirasi dari masyarakat yang mengeluhkan mengenai adanya tarikan uang komite untuk wisuda.

“Kalau orang tuanya mampu tidak masalah. Tapi kasihan apabila orang tuanya tidak mampu. Sehingga pemerintah kota mengambil kebijakan ini. Acara pelepasan bisa diganti misalnya dengan doa bersama yang lebih dapat esensinya,” tandasnya. {}