Berita Golkar – Fraksi Partai Golkar DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) melalui juru bicaranya Hj. Lury Elza Alex Noerdin menyampaikan kritik tajam terhadap Raperda Perubahan APBD Provinsi Sumsel Tahun 2025. Lury menegaskan bahwa arah kebijakan belanja daerah harus lebih tajam dan responsif.
“Perubahan APBD ini belum sepenuhnya mencerminkan respon terhadap persoalan strategis daerah seperti kemiskinan ekstrem dan stunting,” ujarnya dalam rapat paripurna DPRD Sumsel dengan agenda pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Sumsel atas penjelasan Gubernur Sumsel terhadap Raperda Perubahan APBD Provinsi Sumsel Tahun Anggaran (TA) 2025 di ruang rapat paripurna DPRD Sumsel, Senin (21/7/2025).
Rapat paripurna di pimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel H Nopianto didampingi Wakil Ketua DPRD Sumsel Ilyas Panji Alam dan dihadiri Wagub Sumsel Cik Ujang dan dihadiri kepala OPD dan Dinas di lingkup Pemprov Sumsel.
Lury melihat pembangunan infrastruktur dinilai masih timpang dan hanya terpusat di wilayah-wilayah tertentu saja.
Selain itu program mandiri pangan belum menunjukkan hasil signifikan. Golkar merekomendasikan penguatan melalui urban farming dan pekarangan pangan lestari.
“Petani masih kesulitan menjual hasil panen dengan harga wajar. Fraksi mengusulkan pembentukan pasar pangan berbasis kelompok tani dengan dukungan ORIS dan pembangunan packaging centre di sentra pangan,”katanya, dikutip dari BeritaPagi.
Selain itu alokasi anggaran untuk reformasi pendidikan vokasi dinilai belum memadai, padahal banyak lulusan SMK yang belum sesuai kebutuhan industri lokal seperti sawit, perikanan, energi, dan digitalisasi.
“Penguatan digitalisasi pelayanan publik belum mendapat alokasi anggaran cukup. Golkar mendorong program ini menjadi prioritas lintas OPD,”katanya.
Lury juga melihat banyak program prioritas seperti pengurangan kemiskinan ekstrem belum memiliki indikator outcome yang terukur.
“Masih banyak kegiatan seremonial yang seharusnya bisa dialihkan untuk program berdampak langsung pada kesejahteraan,”katanya.
Apalagi menurutnya, struktur APBD dinilai belum berpihak pada kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan anak. Lury juga menyoroti tumpang tindih kegiatan antar OPD tanpa koordinasi yang baik.
“Ini jelas pemborosan anggaran. Bappeda dan TAPD harus menyusun pemetaan program prioritas lintas OPD,” tegasnya.
Karena itu menurutnya Fraksi Golkar mendesak pemerintah provinsi untuk segera menindaklanjuti berbagai catatan ini agar APBD Perubahan 2025 benar-benar dapat menjawab kebutuhan masyarakat Sumsel. {}
