Berita Golkar – Indonesia tengah mengejar kerja sama dan investasi dengan berbagai perusahaan dunia di hajatan Hannover Messe 2024. Komisi VII DPR RI pun memberi wanti-wanti kolaborasi ini jangan sampai gagal gegara perizinan lambat.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, target investasi yang bakal dikejar dalam keikutsertaan Indonesia pada Hannover 2024 mencapai Rp 20 triliun dengan paviliun Indonesia seluas 100 meter persegi, lebih kecil dibandingkan tahun lalu dimana Indonesia menjadi Official Partner Country.
“Untuk target investasi di tahun ini sebagian besar akan fokus pada sustainability, baik di sektor energi dan industri, bagaimana teknologi itu akan membuat produk industri akan lebih efisien,” kata Agus usai membuka paviliun Indonesia di Hannover Messe 2024.
Hadir pula dalam acara tersebut Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman dan Dony Maryadi Oekon, Sekjen Kementerian Perindustrian Eko S.A. Cahyanto, dan Duta Besar Indonesia untuk Jerman Arief Havas Oegroseno.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman mengingatkan, target Rp 20 triliun yang dikejar dari Hannover Messe jangan sebatas MoU di atas kertas, namun juga terkeksekusi dengan baik sampai jadi.
Sebab dengan demikian harapan meningkatkan nilai ekonomi Indonesia hingga menciptakan lapangan kerja baru benar-benar bisa tercapai, tak sebatas tanda tangan nota kesepahaman dan seremonial.
“Kehadiran kami di Komisi VII pada Hannover Messe memonitor untuk target-target itu tercapai. Saya pikir kata kuncinya target (investasi yang tereksekusi), bukan sebatas berapa MoU kerjasama yang tercapai,” kata politisi Parta Golkar tersebut.
Fase di pasca MoU ini yang diwanti-wanti Komisi VII DPR RI harus juga benar-benar dikawal sampai jadi. Tentu ini masih menjadi isu yang klise, dimana soal isu perizinan, approval dan realisasi kontrak MoU yang butuh waktu lama masih menjadi soal.
“Perlu dipahami, Kemenperin sebetulnya kementerian fasilitator industri masuk. jadi harapan kita kementerian teknis, seperti kementerian ESDM dan kementerian teknis lainnya yang memng menjadi ujung tombak perizinan bisa melakukan proses izin yang lebih cepat,” lanjut Maman.
Ia juga memamaparkan isu menarik terkait Volkswagen, perusahaan manufaktur dan produsen otomotif asal Jerman. Dimana Volkswagen sejatinya sudah bekerjasama panjang dengan beberapa perusahan, semisal Vale, dan mitra di Indonesia, lalu ada keterkaitan lisensi perizinan di kementerian teknis.
“Kami di Komisi VII juga ingin mendorong untuk ikut jadi percepatan. Jadi tidak ada gunanya MoU investasi yang ditandatangani yang proses perizinan itu lambat. Jadi kehadiran kami di Komisi VII akan masuk di hal itu, dan itu bolanya sudah bukan lagi di Kemenperin tetapi ada di Kementerian teknis lainnya,” Maman menandaskan. {sumber}
