Berita Golkar – Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Kalimantan Barat, Maman Abdurahman berbicara lantang dan keras soal pemekaran Provinsi Kapuas Raya yang masih dijadikan alat politik pihak tertentu menjelang perhelatan Pilkada serentak 2024 ini.
“Di Pilkada serentak 2024 ini, banyak yang berbicara soal kepentingan Daerah Otonomi Baru (DOB) Pemekaran Provinsi Kapuas Raya (PKR). Hari ini, dalam suasana Pilkada semua berlomba-lomba mengambil simpati publik khususnya masyarakat dari dapil Kalbar 2 meliputi Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi dan Kabupaten Kapuas Hulu,” ucapnya di Hotel Golden Tulip pada sela-sela acara Rakerda dan Rapimda Partai Golkar Kalbar, dikutip dari Pontianak Post, Sabtu (7/9/2024)
Menurutnya, hari ini, semua mencari simpati masyarakat. Mereka-mereka yang mengambil simpati masyarakat di wilayah hulu adalah manusia munafik dan terkesan tak tahu perkembangan pemekaran Provinsi Kapuas Raya. Padahal komitmen Pemprov Kalbar sendiri untuk Provinsi Kapuas Raya sudah tuntasdan selesai.
“Yang jadi masalah kenapa belum dimekarkan ? Titik simpul masalahnya bukan lagi berada di Pemprov Kalbar,” ucap dia dengan nada tegas.
Komitmen Pemprov Kalbar sendiri sudah tuntas, yakni dengan memberikan rekomendasi berupa alokasi anggaran pembangunan infrastruktur dan lainnya. Justru yang masih menjadi masalah karena sampai sekarang moratorium pemekaran wilayah belum dicabut dan masih menjadi ranah pemerintah pusat.
“Kesimpulannya adalah, siapapun yang menjadi Gubernur Kalbar, saya ulangi tidak akan mungkin mampu memekarkan Provinsi Kapuas Raya. Sebab kenapa ? keterbatasan anggaran di Pempus dan moratorium yang masih berlaku,” jelasnya.
Namun apabila nantinya moratorium sudah dicabut, Maman berani memastikan yang paling pertama bakalan dimekarkan adalah Provinsi Kapuas raya. “Tolong jangan lagi dikocok-kocok soal Provinsi Kapuas Raya,” kata dia.
“Sekali lagi saya tegaskan masyarakat Kalbar terutama dari wilayah Dapil Kalbar 2 jangan mau dibohong-bohongi politisi-politisi yang hanya sekedar mengambil simpati untuk dukungan kepala daerah,” timpal Maman.
Dia menyebutkan bahwa isu PKR sekarang menjadi alat politik di Pilkada 2024. “Iya saya sampaikan benar seperti begitu. Sekarang hari-hari menjelang pemilihan hampir mirip dengan pilpres kemarin. Mau begini, semuanya bicara manis termasuk soal pemekaran,” ucap Maman.
Soal dukungan partai Golkar ke pasangan Midji-Didi, Maman menyebutkan program Sutarmidji sebagai Gubernur Kalbar sebelumnya sudah berjalan. Misalnya pendidikan gratis sudah tuntas semua. Selama 4 tahun, pelajar SMA/SMK Negeri di Kalbar merasakan yang namanya gratis.
Demikian pula soal infrastrukjtur juga berjalan. Lihat di daerah perhuluan Kalbar infrastrukturnya terbangun dan bagus. Walaupun masih ada paling hanya 1-2 titik yang masih dapat dikerjakan tahun mendatang. Soal pembangunan infrastruktur, tak hanya menjadi kewenangan Pemprov Kalbar. Ada tugas dari APBN di Pemerintah Pusat. Ada juga tugas Bupati yang menganggarkan lewat APBD daerah masing-masing.
Bicara soal pendekatan pendekatan identitas, Maman juga mengkritisi giliran bicara jelang Pilkada serentak 2024, ada yang merasa paling muslim, paling dayak dan paling terdepan. Seakan-akan mereka selama 5 tahun sudah memikirkan masyarakat di pedalaman dan perhuluan Kalimantan Barat.
“Saya tanyakan sekarang dan saya tegaskan lagi, siapa yang memikirkan listrik desa selama 5 tahun ini. Itu semua rata-rata dialami masyarakat di perhuluan dan pedalaman Kalbar. Partai Golkar dan saya pimpinan Komisi VII DPR RI, sudah melakukan dengan memasuki semua jaringan listrik ke wilayah pedalaman dan perhuluan pemukiman Kalbar. Soal kelistrikan ini, kita bicara kampung halaman Kalbar entah harus menjadi terang benderang,” ucapnya.
“Makanya saya ingin tegaskan sekali lagi, jangan mau diadu-adu. Giliran masalah publik, semua merasa paling terdepan. Merasa paling terpenting. Tetapi saat memimpin mana kepedulian mereka. Tak ada,” sambungnya.
Maman pun meminta masyarakat jangan mau dijadikan alat politik identitas selama perhelatan Pilkada 2024 ini. Pilihlah pemimpin yang berbicara bahwa Kalbar untuk semua masyarakat. Bicara tentang orang Kalbar yang mau membangun 14 Kabupaten dan Kota di Kalbar.
Sebagai elit politik, dia juga menyadari hubungan pribadi dengan siapapun sering naik turun. Namun soal pilihan kepala daerah itu, adalah bicara keberpihakan kepada publik.
Golkar Kalbar sendiri menilai 10 Pilbup dan Pilwako, termasuk 1 Pilgub, dimana calon pasangan kepala daerah adalah mendorong kader-kader terbaik Golkar. Pun demikian untuk pilkada lainnya, juga mengusung calon kepala daerah yang mau berbuat bagi daerahnya.
“Bicara sempurna dan tidak sempurna, terpentingnya adalah masalah kepentingan masyarakat didahulukan. Sebab, tak ada pemimpin sempurna. Kesempurnaan hanya milik pencipta. Komitmennya simpel saja kepentingan warga Kalbar yang paling diutamakan,” pungkasnya. {}
