Berita Golkar – Rencana pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi hangat diperbincangkan belakangan. Baik itu kalangan politik hingga anak-anak muda yang dalam pandangan Pro Ibu Kota Nusantara.
Di mata generasi muda Kalimantan, pulau borneo tempat IKN akan berdiri, akan menjadikan pembangunan ini dilihat sebagai peluang dan berpartisipasi dalam cita-cita bersama membawa Indonesia lebih unggul.
Kendati demikian, tak sedikit pula menimbulkan pandangan kontra akan Ibu Kota Nusantara (IKN) ini. Perwujudan IKN yang kini tengah dalam proses pembangunan tersebut menjadi pro kontra.
Adanya hal tersebut Ketua DPD Golkar Kalbar, Maman Abdurahman pun membeberkan menurut pandangannya dalam acara Tribun Pontianak Podcast, edisi Kamis 4 Januari 2024.
Menurutnya, IKN menjadi salah satu yang ia perjuangkan bahkan sampai kepada kursi DPR RI yang saat ini ia duduki dalam komisi 7.
“Saya mau bahas awal dulu, sejak 4-5 tahun terakhir ini banyak desa yang masih belum memiliki listrik, sekitar 470an desa itu. Kenapa bisa terjadi, itu karena anggaran yang masuk masih belum mencukupi. Tentu terpukul dong hati saya sebagai orang Kalbar ni,” katanya.
“Alhamdulillahnya untuk tahun ini Kalbar itu menerima anggaran 700 miliar untuk listrik saja atau setara dengan 180 desa se-Kalbar. Dan saat ini masih ada sekitar 50-60 desa yang masih belum,” tambahnya.
Kendati masih menjadi PR, ia berharap kebutuhan listrik ini akan segera terpenuhi dan dinikmati oleh masyarakat Kalbar. Kemudian, lebih lanjut ia juga menyampaikan bahwa melihat sejumlah anggota DPR RI asal Kalbar sejak beberapa tahun terakhir juga sudah memberikan kontribusi baik bagi Kalbar. Salah satunya yakni infrastruktur.
“Itu kita harus akui sekarang. Tapi yang mau saya sampaikan adalah itu kan perjuangan individu wakil rakyatnya andaikan misalnya saya tidak ada, pak Lasarus tidak ada, pak Boiman tidak ada, pak Syarif Abdullah tidak ada. Ataupun kawan-kawan dewan yang lain tidak ada, siapa lagi yang mau memperjuangkan. Artinya hari ini maju atau tidaknya Kalbar itu bergantung pada sosok individual seseorang,” katanya.
Dengan demikian ia berharap ke depan agar dapat menaikan level yang sudah ada dengan adanya simbolisasi political will yang ada di Kalimantan, yang tidak hanya sekedar dilihat sebagai daerah yang penuh dengan hutan dan kekayaan alamnya saja.
“Dengan adanya IKN atau simbolisasi negara ini adalah prestisius begitu keberpihakan seluruh negara ini kepada semua stage holder negara terhadap wilayah kalimantan. Makanya waktu itu, saya termasuk yang paling depan mendorong,” jelasnya.
“Syukur alhamdulilah itu direspon secara luar biasa. Baik itu eksekutif, legislatif, yudikatif dan lembaga penegakan hukum juga mendukung penuh itu,” katanya
Dijelaskan Maman, beberapa alasan juga menjadi faktor utama dalam mewujudkan IKN di kalimantan, seperti banyaknya problematika di Jakarta.
Bahkan, menurutnya hampir praktis beberapa Gubernur tidak bisa menyelesaikan permasalahan fundamental di Jakarta. “Kita lihat saja, dalam setiap penggantian kepala daerah. Kampanyenya selalu tentang menghilangkan macet, banjir, terus problem polusi udara, problem sosial lainnya. Jadi Jakarta terlalu terbebani,” tuturnya.
Di sisi lain, Maman menyebutkan pemindahan IKN ini juga sudah sejak lama diwacanakan. Namun tak terlaksana lantaran masih terpukau dengan kondisi zona nyaman.
“Nah hari ini, ada kepala negara yang berani merubah pemikiran jawa centris digeser menjadi Indonesia Centris, nah dengan begini akan melepaskan beban. Agar ke depan kepala daerah tidak lagi berjanji terus tentang banjir dan sebagainya,” jelasnya.
Kemudian, alasan berikutnya adalah pemerataan pembangunan, perataan keadilan kepada seluruh masyarakat Indonesia.
“Pembangunan tidak hanya sekedar dilihat dari jumlah penduduknya, tapi pemindahan IKN ke Kalimantan ini betul-betul melihat aspek keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Secara sederhana dengan adanya IKN ini akan memunculkan percepatan pembangunan,” ungkapnya.
Dengan ini, ia meyakini bahwa dengan adanya pembangunan IKN di kalimantan akan memberikan dampak positif pula bagi seluruh kalimantan termasuk Kalbar. “Paling tidak itu infrastruktur itu pasti,” pungkasnya. {sumber}
