Berita Golkar – May Day atau Hari Buruh dirayakan sebagai supremasi gerakan serikat buruh dalam mengekspresikan keberhasilan ekonomi dan sosial kaum buruh. Pada sejarahnya, Satu Mei ditetapkan sebagai hari perjuangan kelas pekerja dunia pada Kongres 1886 oleh Federation of Organized Trades and Labor Unions.
Di Indonesia, sebelum ditetapkan sebagai tanggal merah, momentum hari buruh seringkali dilakukan dengan cara berunjuk rasa untuk menuntut berbagai hak bagi para pekerja, mulai dari kenaikan upah hingga keberadaan jaminan sosial. Persoalan ini memang substantif bagi kesejahteraan kaum buruh, tapi spektrum hari buruh harusnya tak dikerdilkan dengan persoalan upah semata.
Lebih besar dari itu, hari buruh adalah momentum untuk mengingatkan kita pada berbagai pekerjaan rumah terkait ketenagakerjaan. Berbagai persoalan ketenagakerjaan di Indonesia seperti masalah penyerapan tenaga kerja, daya saing, keberpihakan kebijakan hingga transformasi ekonomi masih jadi PR besar kita bersama.
Cita-Cita Selaras Partai Golkar dan Kesejahteraan Kelas Pekerja
Dalam perjuangannya, Partai Golkar memiliki keselarasan dengan cita-cita kesejahteraan yang diidamkan para buruh dan tenaga kerja Indonesia. Pengejawantahan perjuangan Partai Golkar ini tercermin dalam nilai-nilai atau doktrin kekaryaan, Karya Siaga Gatra Praja yang melihat masyarakat tak hanya dalam perspektif ideologi tetapi juga fungsi.
Pengelompokan masyarakat yang terbaik dalam perspektif Partai Golkar adalah pengelompokan berdasarkan peran dan fungsinya. Dengan orientasi ini maka masyarakat tidak akan terjebak dalam pertentangan atau konflik ideologi yang tidak perlu, melainkan berorientasi pada karya untuk membangun bangsa.
Pada tataran praksis, masyarakat tanpa kelas di era global adalah omong kosong. Kelas-kelas terbentuk secara alamiah seiring dengan semakin rigidnya kebutuhan individu maupun kelompok masyarakat. Masing-masing kelas kemudian menjalankan fungsi sosialnya.
Namun, peran kelas pekerja seperti buruh, kelompok borjuis seperti pemilik modal, dan pemerintah haruslah seimbang. Jika ketimpangan atau keberpihakan muncul, implikasi logis yang bisa terjadi adalah anomi atau kekacauan sosial.
Oleh karenanya, selama 59 tahun Partai Golkar berdiri perjuangan atas kesejahteraan masyarakat, kelas buruh, dan proletariat tak hanya menyasar pada besarnya upah pendapatan pekerja tetapi juga faktor-faktor yang menunjang keberhasilan penyelenggaraan ekonomi baik secara mikro maupun makro.
Kiprah Para Kader Partai Golkar Mewujudkan Kesejahteraan Bagi Ekosistem Ketenagakerjaan
Dewasa ini melalui kader-kader terbaiknya yang menduduki kursi eksekutif dan legislatif, Partai Golkar senantiasa menjaga fatsun perjuangan kesejahteraan yang diidamkan masyarakat serta kelas pekerja. Di eksekutif, Partai Golkar memiliki dua menteri yang memiliki peran sentral dalam urusan perekonomian dan perindustrian, Airlangga Hartarto serta Agus Gumiwang Kartasasmita.
Persoalan daya saing pekerja, transformasi ekonomi yang membuat banyak pergeseran ruang-ruang pekerjaan, hingga investasi skala makro senantiasa menjadi fokus keduanya. Dalam menghadapi persoalan daya saing pekerja, Airlangga Hartarto yang menjabat sebagai Menko Perekonomian pernah menggagas program sekolah vokasi industri saat menduduki kursi Menteri Perindustrian.
Melalui Permenperin Nomor 3 tahun 2017, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi yang Link and Match dengan Industri yang diteken Airlangga Hartarto banyak kemudian bermunculan sekolah vokasi industri. Sekolah vokasi industri ini diharapkan dapat menelurkan lulusan yang unggul sesuai tuntutan dunia usaha dunia industri.
Sehingga apabila mereka terjun ke dunia kerja profesional di perindustrian nasional, lulusan sekolah vokasi industri ini mampu bersaing. Kapasitas mereka pun diharapkan dapat beradaptasi dengan para pekerja ahli di bidang industri tertentu. Sehingga mereka tak lagi gagap dengan sistem ekonomi terbuka, termasuk kedatangan tenaga kerja asing yang masif.
Program sekolah vokasi industri ini masih terus digenjot oleh suksesor Airlangga Hartarto yang juga kader Partai Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita selaku Menteri Perindustrian periode 2019-2024. Selain melanjutkan program sekolah vokasi industri, Agus Gumiwang juga menginisiasi berbagai program serta kebijakan yang berpihak pada ekosistem industri dalam negeri.
Sementara, kala mendapat jabatan sebagai Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartarto tak henti terus berinovasi guna meningkatkan kapasitas dan keahlian para pekerja termasuk menjamin keberlangsungan ekonomi. Salah satu program yang digagas Airlangga Hartarto adalah Kartu Pra Kerja.
Program ini dimaksudkan agar para pekerja memiliki kemampuan, keterampilan dan daya saing untuk menjawab tuntutan pekerjaan masa kini dan masa mendatang. Selain itu, program Kartu Pra Kerja juga diharapkan dapat memunculkan para pegiat ekonomi UMKM di tingkatan mikro ekonomi, hingga dapat membuka peluang kerja baru bagi masyarakat.
Kartu Pra Kerja dianggap cukup berhasil pada praktiknya. Di tahun 2022, program ini telah memberi manfaat bagi 3,46 juta orang. Peningkatan keterampilan dan produktivitas kerja, skilling, reskilling dan upskilling tentunya menjadi output dari program ini.
Upaya lain yang dilakukan Airlangga Hartarto adalah dengan meluncurkan UU Cipta Kerja. Keberadaan UU Cipta Kerja nyatanya menumbuhkan optimisme bagi WNI atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tujuan dari perumusan undang-undang ini adalah menciptakan lapangan kerja yang merata di seluruh wilayah Indonesia, seluas-luasnya.
Lapangan kerja baru tercipta karena dalam UU Cipta Kerja terdapat pelonggaran dalam aturan investasi. Izin bisnis penanaman modal yang dahulu butuh waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, akan bisa dipenuhi dalam waktu singkat. Karena UU Cipta Kerja menerabas alur birokrasi yang rumit.
Selain para kader Partai Golkar yang duduk di jajaran eksekutif, Partai Golkar juga memiliki kader-kader terbaik di tingkatan legislatif. Mereka senantiasa memberi perhatian pada pemenuhan hak pekerja. Sebut saja nama Christina Aryani yang concern terhadap perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
Christina Aryani bahkan menyempatkan diri untuk berkunjung langsung ke lebih dari 30 negara guna memastikan WNI mendapatkan pelayanan dan perlindungan optimal dari negara, hingga turun langsung mengadvokasi kasus-kasus yang dialami WNI di negara tempat mereka bekerja.
Perjuangan dan konsistensi Christina Aryani dalam mengadvokasi kasus ketenagakerjaan WNI di luar negeri mendapat buah manis kala ia diganjar penghargaan Hassan Wirajuda Perlindungan WNI Award (HWPA) 2023. Keberpihakan yang sama juga ditunjukkan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melki Laka Lena pada pekerja sektor kesehatan.
Melalui UU Kesehatan yang senantiasa diperjuangkan Melki Laka Lena, ia menjamin adanya pemenuhan hak bagi seluruh tenaga kerja sektor kesehatan di Indonesia. Selain itu, saat pandem Covid-19 lalu, Melki Laka Lena juga aktif mendorong pemenuhan hak insentif tenaga kesehatan yang telah berjibaku menangani virus Covid-19 di Indonesia.
Sekelumit gambaran ini menjadikan Partai Golkar sebagai institusi politik terdepan dalam menghadapi persoalan ketenagakerjaan, baik upaya mewujudkan kesejahteraan maupun menjamin keberadaan ekosistem ketenagakerjaan. Melalui politik karya kekaryaan, Partai Golkar akan selalu membersamai rakyat, buruh, kelas pekerja, petani, nelayan dan masyarakat yang termarjinalkan.
Oleh Rezha Nata Suhandi
Pemred Golkarpedia
