Berita Golkar – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melakukan pemantauan media mainstream bidang politik hukum dan keamanan pada, Rabu (28/2/2024). Dalam pemantauannya, Airlangga Hartarto menempati tempat teratas menjadi narasumber utama yang dibuat oleh media mainstream dengan jumlah sebanyak 1.937 beriita.
Kemudian, Hasyim Asyari dengan 1.671 berita dan Joko Widodo dengan 811 berita. Berdasarkan statistik berita ada sebanyak 9.620 berita dari 1.716 media online.
Sedangkan dari sentimen berita terdapat 30,03 persen berita positif, 18,79 persen berita negatif dan 51,17 persen berita netral. Salah satu berita positif yaitu, Jokowi Apresiasi Polri Jamin Keamanan dan Ketertiban Rangkaian Pemilu 2024.
Sedangkan berita negatif yaitu, Pakar politik dan pemerintahan, Prof Ryaas Rasyid mengatakan bahwa polisi harus menangkap Ketua KPU HasyimAsy’ari. Karena berbagai kecurangan Pemilu2024 yang dibuka publik di berbagai platform media sosial dan juga pemberitaan media massa.
Sedangkan isu program makan siang menempati tempat teratas sebagai berita yang banyak ditulis media, sebanyak 777 berita. Kedua, isu Hak Angket Kecurangan sebanyak 760 berita dan ketiga, Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilu sebanyak 640 berita.
Salah satu berita yang menjadi isu utama yaitu, Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP BRIN) Firman Noor menyayangkan pembahasan program makan siang gratis dalam sidang kabinet Presiden Joko Widodo. Pasalnya, program tersebut merupakan janji kampanye Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024.
Firman menilai, hal itu membuktikan besarnya intervensi Jokowi terhadap Prabowo-Gibran. Presiden bukan hanya cawe-cawe urusan pemenangan pilpres, tetapi juga kebijakan yang seharusnya dibahas pemerintah selanjutnya.
Kemudian, berita Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menganalisis soliditas dari partai-partai politik pengusung paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Dalam menggulirkan hak angket di DPR terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Menurutnya, soliditas partai-partai itu patut diragukan. Selanjutnya, berita, KPU RI resmi memulai rangkaian proses rekapitulasi suara nasional dan penetapan hasil Pemilu 2024.
Namun, rapat pleno langsung diskors setelah dinyatakan terbuka dan pihak KPU membacakan tata tertib rapat pleno. Ketua KPU Hasyim Asyari beralasan, semua pimpinan harus menghadiri sidang etik di DKPP yang jadwalnya berbarengan dengan pelaksanaan rapat pleno. {sumber}
