Berita Golkar – Usung Program BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah), Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati menegaskan komitmennya dalam menjamin pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan bebas pungutan.
Program ini menjadi salah satu prioritas utama bersama Wakil Wali Kota Kediri, KH Qowimuddin Thoha dalam 100 hari kerja mereka. BOSDA dirancang untuk menjadi solusi atas berbagai celah kebutuhan pendidikan yang belum mampu diakomodir oleh BOS dari pemerintah pusat.
“BOSDA ini bukan sekadar tambahan dana, tapi bentuk keberpihakan kami pada akses pendidikan yang adil dan merata. Kami ingin memastikan tidak ada lagi anak yang terbebani oleh biaya sekolah, dan tidak ada lagi ijazah yang tertahan hanya karena tunggakan,” kata Vinanda Prameswati, Jumat (30/5/2025), dikutip dari TribunKediri.
Berbeda dengan dana BOS nasional yang bersifat seragam, BOSDA memberikan ruang lebih luas bagi sekolah untuk menyesuaikan kebutuhan operasional mereka.
Dana ini bisa digunakan untuk pembiayaan honorarium guru tidak tetap, perbaikan sarana prasarana, hingga pengembangan kegiatan literasi dan minat bakat siswa.
Mbak Wali, sapaan akrab Wali Kota Kediri, juga menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOSDA.
“Kami tidak ingin ada praktik yang merugikan. Dana BOSDA ini harus dikelola secara transparan, efisien, dan tepat sasaran. Tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang sudah ditanggung BOS pusat ataupun kegiatan nonprioritas,” tegasnya.
Wali Kota termuda di Indonesia ini juga menambahkan, Program BOSDA merupakan langkah konkret mewujudkan pendidikan gratis yang bermartabat di Kota Kediri.
Tak hanya untuk siswa di sekolah negeri, BOSDA juga menyasar sekolah swasta, yang kerap kali menghadapi tantangan keterbatasan dana.
Dalam skema pelaksanaannya, BOSDA akan disalurkan dua kali dalam setahun, yakni pada bulan Maret-April untuk tahap pertama dan Juli-Agustus untuk tahap kedua. Di tahun 2025 ini, pencairan direncanakan dilakukan pada bulan Agustus mendatang langsung ke rekening sekolah.
“Penyaluran BOSDA dilakukan melalui rekening atas nama sekolah, bukan atas nama pribadi atau rekening BOS pusat. Ini bagian dari upaya menjaga integritas pengelolaan dana publik,” terang Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri, Anang Kurniawan.
Untuk tahun 2025, total anggaran BOSDA yang disiapkan selama 6 bulan mencapai Rp 7,7 miliar. Rinciannya mencakup bantuan untuk TK, KB/SPS/TPA, SD negeri dan swasta, serta SMP negeri dan swasta.
“Mulai tahun 2026, BOSDA akan dialokasikan selama 12 bulan dengan anggaran dua kali lipat, yakni Rp 15,5 miliar,” ungkap Anang. {}
