Berita Golkar – Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Melchias Markus Mekeng, mengusulkan agar pupuk bersubsidi dijual langsung di desa. Caranya dengan menyalurkan pupuk tersebut melalui pengusaha lokal di desa dan menggandeng Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang memiliki jaringan hingga ke pelosok desa.
“BRI Link yang sudah menjangkau desa harus dilibatkan. Kerja sama dengan pengusaha lokal di desa akan efektif memotong praktik rente dalam bisnis pupuk selama ini,” kata Mekeng di Jakarta, Senin (3/3/2025), dikutip dari WartaEkonomi.
Mekeng menilai bahwa di desa-desa sudah banyak pengusaha lokal yang muncul. BRI dapat berperan memberikan pendampingan dan modal kerja kepada mereka, terutama jika mereka tidak memiliki cukup modal untuk membeli pupuk.
Saat pengusaha lokal mengajukan pinjaman, BRI tidak akan langsung menyetujui tetapi akan melihat track record peminjam. BRI memiliki kapasitas untuk menilai kelayakan peminjam karena jaringan mereka mampu menjangkau hingga ke desa-desa, bahkan ke kampung-kampung.
“Selama ini, harga pupuk menjadi mahal karena harus melalui kabupaten. Jika pupuk dijual langsung di desa melalui pengusaha lokal, harganya pasti lebih murah. Praktik mafia yang bermain juga akan berkurang karena rantai penyaluran pupuk lebih dekat dengan petani,” jelas Mekeng.
Usulan ini disampaikan sebagai tanggapan atas keluhan yang disampaikan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Kelompok Tani (Poktan) kepada DPR pekan lalu. Dalam pertemuan dengan BAKN, kedua kelompok tersebut menyatakan belum siap terlibat dalam mekanisme baru penyaluran pupuk bersubsidi.
Ketidaksiapan ini disebabkan oleh perubahan skema distribusi pupuk subsidi berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Perpres tersebut menetapkan bahwa pupuk subsidi disalurkan langsung ke Gapoktan di daerah.
Mekeng memahami ketidaksiapan Gapoktan di berbagai daerah untuk menjadi mitra distributor atau pengecer PT Pupuk Indonesia. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki Gapoktan.
Menurut legislator dari Fraksi Partai Golkar ini, BRI adalah satu-satunya bank nasional dengan jaringan luas hingga ke pelosok desa. Dengan jaringan tersebut, BRI dapat membantu memperlancar distribusi pupuk subsidi.
Upaya menggandeng BRI juga sejalan dengan amanat Perpres No. 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Tujuan Perpres ini adalah memotong rantai distribusi pupuk subsidi agar langsung dari pabrik ke petani.
“Untuk membangun toko atau memberdayakan masyarakat setempat yang ingin menjadi penyalur pupuk, BRI bisa memberikan modal kerja kepada mereka. Dengan begitu, petani tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk mengambil pupuk ke kota, yang justru membuat harga semakin mahal,” jelas Mekeng.
Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR ini juga menekankan pentingnya pemberantasan mafia pupuk subsidi yang selama ini menghambat distribusi dan menyebabkan harga pupuk melambung. Menurutnya, jika praktik mafia tidak diberantas, niat baik dalam Perpres tidak akan berjalan lancar.
“Jika praktik ini terus terjadi, tujuan baik dari Perpres ini tidak akan berjalan optimal, dan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan akan sulit tercapai. Pemerintah perlu memastikan mafia-mafia yang menghambat penyaluran pupuk ini diberantas,” tutup Mekeng. {}
