Berita Golkar – Penjabat Bupati Lembata Drs. Matheos Tan, M.M membuka kegiatan sosialisasi Promosi dan KIE Program Percepatan Penurunan Stunting. Kegiatan yang diselenggarakan oleh BKKBN Provinsi NTT itu, dilaksanakan di Ballroom Olimpic pada, Jumad, (18/8/23).
Dalam kegiatan tersebut juga dihadiri dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Bapak Emanuel Melkiasdes Lakalena, sebagai Mitra kerjasama BKKBN, ketua DPRD Lembata Petrus Gero, anggota DPRD Piter Bala Wukak, Ibu Kapolres Lembata, Josephine Vivick Tjangkung, para Pimpinan OPD serta Para kader bayi belita.
Dalam sambutan Penjabat Bupati Lembata Matheos mengatakan bahwa, kegiatan ini adalah kegiatan prioritas nasional yang harus digenjar. Artinya bahwa pemerintah pusat mengharapkan agar upaya penurunan angka stunting di skala nasional maupun daerah bekerja keras dan serius dalam memerangi stunting ini.
“Dana Alokasi Khusus maupun Dana Desa diharapkan dapat menjawab upaya pencegahan dan penanganan stunting. Pemerintah pusat, provinsi dan daerah serius dalam mengatasi stunting. Oleh karena itu, ini menjadi tangungjawab kita semua. Mari kita katakan tolak stunting”, ujar Penjabat Matheos.
Untuk itu, sambung Pj. Matheos bahwa 1000 hari pertama atau 2,5 tahun pertumbuhan anak. Harus diperhatikan secara serius, karena pada usia pertumbuhan inilah daya kembang otak anak sedang terjadi.
“Bapa dan mama mau anak bodoh, anak yang stunting maka anak itu bodoh. Bapa, mama harus rutin dan serius dalam masa pencegahan pada bayi, belita dan ibu hamil”, harap Pj. Matheos.
Lanjut Pj. Bupati Matheos bahwa semua ini akan berjalan sukses jika kita bersama secara gotong royong memerangi stunting ini. Selain penanganan stunting, juga kemiskinan ekstrem, Inflasi, Pemilu Serentak 2024, dan Reformasi birokrasi.
Dijungan sambutan PJ. Menyampaikan ucapannya selamat datang kepada bapak Melkiasdes Lakalena. Serta mengharapkan agar semua peserta yang ikut dalam kegiatan ini menjadi plomotor bagi masyarakat Lembata seluruh dan provinsi NTT dalam memerangi dan eliminasi Stunting di Lembata, NTT dan Indonesia.
“Gerakan Tolak Stunting, mama dan bapa semua yang hadir harus menjadi motor penggerak bagi masyarakat lain, jika mereka malas dan tak mau ikut posyandu. bapa dan mama juga awasi dana desa kalau digunakan tidak benar, dan tidak utamakan pada pada masyarakat atau tidak tepat sasaran maka lapor ke kami”, tutup Pj. Bupati Matheos.
Sementara itu, Melkiades Lakalena dalam sambutan mengatakan bahwa, sesuai arahan Presiden Jokowi, untuk urusan stunting anggarannya langsung diberikan kepada daerah dan Desa agar tepat sasaran.
“Arahan Pak Jokowi untuk anggaran Stunting langsung diberikan kepada desa dan daerah. Agar tepat sasaran. Tidak lagi dengan membeli makanan instan misalnya biskuit dan lain lain. Tetapi beli telur ikan lalu masak di Posyandu dan langsung diberikan kepada sasaran stunting”, ungkap Melki Laka Lena.
Selain itu, Melki mengungkapkan untuk tahun ini, anggaran pengentasan stunting khusus di Kementerian Kesehatan yang menjadi mitra Komisi IX DPR RI mencapai Rp 2,4 triliun. Anggaran ini direalokasikan untuk membeli alat USG dan antropometri.
Dalam kesempatan itu, Melki menjelaskan sebanyak 4 puskesmas di Lembata yang belum mendapat alat USG akan dipenuhi pada tahun ini.
Menurut Politisi Partai Golkar itu, semua Puskesmas nanti memiliki USG untuk melihat bayi dalam perut ibu, dan antropometri untuk mengukur bayi yang standarnya sama secara nasional untuk setiap posyandu.
“Tahun ini akan dibagikan ke semua posyandu. Kalau Lembata belum mendapat kiriman dari Pusat bisa dikomhnikasikan. Kuta bantu untuk ingatkan pemerintah pusat” kata Melki. {sumber}
