Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena menghimbau masyarakat untuk jangan membiarkan ibu hamil kekurangan gizi karena akan menyebabkan bayi dalam kandungan juga kekurangan gizi sebab sumber makanan bergizi bayi hanya melalui ibunya.
Hal ini dikatakan Politisi Golkar yang akrab disapa Melki Laka Lena dalam kegiatan Kampanye Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten/Kota bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat 29 September 2023 di aula Gereja Katolik St Helena Camplong, Desa Lili, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang.
Melki Laka Lena mengatakan bahwa jika ada makanan yang bergizi tolong dimaksimalkan dengan baik untuk dibuat makanan bergizi bagi anak – anak yang hamil atau ibu hamil.
“Pokoknya kalau dalam rumah itu selama ada ibu hamil dalam rumah utamakan yang kasih makanan makanan dulu itu anak – anak kita yang lagi hamil. Bagi suami – suami tolong kasih istri makanan duluan. Jangan biarkan ibu hamil dan balita kekurangan gizi karena akan menyebabkan bayi dalam kandungan juga kekurangan gizi sebab sumber makanan bergizi bayi hanya melalui ibunya,” pesan Melki Laka Lena.
Ketua Golkar NTT ini juga mengingatkan para suami untuk rutin mengecek kondisi istrinya saat hamil di fasilitas kesehatan dan juga untuk ibu hamil dianjurkan untuk melakukan Inisiasi Menyusui Dini (IMD).
“Selama istri hamil, bagi para laki – laki tolong atur betul dia punya jadwal untuk mengecek kondisi istri di puskesmas. Namanya suami siaga itu harus siaga 24 jam. Tolong untuk para ibu hamil harus pahami tentang Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dengan cara mendekatkan bayi ke perut ibunya agar bayi bisa bergerak sendiri menuju puting susu ibunya, karena IMD ini juga secara otomatis mengikat hubungan batin antara ibu dan anaknya semakin kuat dan juga air susu ibunya yang pertama itu memiliki gizi dan imunitas yang tinggi untuk bayi dan juga bisa memperlancar ASI,” pesan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI ini.
Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi NTT, Mikhael Yance Galmin dalam kesempatan tersebut mengatakan sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi, masalah stunting harus segera di atasi dengan serius untuk menuju generasi emas di 2045.
Ia menambahkan, jika tidak mengisi dan mempersiapkan generasi dengan baik maka tidak mencapai generasi emas dengan baik, dan kebijakan nasional salah satu implementasinya untuk calon pengantin karena juga sebagai pemicu awal untuk anak mengalami stunting jika calon pengantin tidak memperhatikan prosedur dengan baik dan benar.
“Karena masalah terbesar kita di NTT soal stunting adalah pengasuhan. Untuk itu pola pikir kita harus kita benahi mulai dari calon pengantin, ibu hamil sampai kepada ibu yang sedang menyusui agar kita bisa mencegah stunting dengan cepat dan tepat,” ungkap Yance.
Dijelaskan Yance Galmin, untuk mengetahui anak itu mengalami stunting adalah pada masa dua tahun kehidupan pertama atau 1000 hari pertama kehidupan semenjak bayi masih dalam kandungan.
Menurutnya, kehidupan bayi dihitung sejak dalam kandungan maka asupan gizi untuk bayi sangat penting dan harus menjadi prioritas utama dalam keluarga, dan juga harus memperhatikan kondisi lingkungan dan pola hidup sehat seperti makan makanan bergizi, tidur teratur, menggunakan air bersih, kebersihan bak mandi, dan harus menggunakan kelambu.
“Hal ini harus dilakukan agar menjaga kesehatan ibu hamil sehingga anak lahir nanti terhindar dari stunting sehingga pertumbuhan dan perkembangannya baik dan teratur,” jelas Yance.
Sementara Wakil Bupati Kabupaten Kupang Jery Manafe mengatakan untuk stunting di kabupaten Kupang mengalami penurunan drastis yang awalnya berada di angka 30 persen turun menjadi angka 12 persen.
Ini menandakan bahwa kerja dari semua pihak yang terlibat sangat kuat untuk mengatasi persoalan stunting ini dan hal ini juga tidak terlepas dari kerja dan bantuan dari pemerintah pusat dan juga dari wakil ketua komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena untuk terus mengkampanyekan agar proses pencegahan dan penurunan stunting ini tetap berjalan sesuai arahan pemerintah dan sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi.
“Ini yang dinamakan kerja kolaborasi dari semua pihak dan lembaga terkait maka hasilnya bisa turun menjadi angka 12 persen,” pungkas Jerry Manafe. {sumber}
