DPD 1  

Melki Laka Lena Pimpin FGD Partai Golkar NTT Bahas Wacana Sistem Pilkada

Berita Golkar – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar NTT, pada Jumat (20/12/2024), menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Mengembalikan Dekorasi Pancasila dalam Pemilihan Kepala Daerah”.

Acara ini menjadi yang pertama dilakukan Partai Golkar di Indonesia, mengangkat wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

FGD tersebut menghadirkan berbagai elemen masyarakat, termasuk akademisi, perwakilan partai politik, LSM, jurnalis, hingga mantan anggota KPU NTT.

Dalam pembukaan, Gubernur terpilih NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyampaikan pidatonya dengan mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto.

“Yang terpilih saat ini adalah pelaku dan korban. Karena itu, perlu kita evaluasi sistem yang ada, termasuk mempertimbangkan kembali pemilu tertutup. Ini bukan hal baru, kita sudah pernah menerapkannya setelah reformasi,” kata Melki, dikutip dari Koran NTT.

Melki menjelaskan bahwa gagasan ini berpedoman pada sila keempat Pancasila. Menurutnya, sistem saat ini telah memicu berbagai persoalan, termasuk proses pemilu yang dinilai “brutal” oleh banyak pihak.

Dalam diskusi, Melki mengajak peserta untuk belajar dari berbagai sistem demokrasi, seperti pemilihan Sekretaris Jenderal PBB atau model pemilihan internal organisasi Muhammadiyah yang dimulai dari bawah hingga ke tingkat pusat.

“Diskusikan dulu soal Pilkada, baru kita masuk ke tema pileg dan pilpres. Kita perlu mencari format yang paling pas, khususnya untuk Pilkada dan Pileg di NTT, dengan tetap berpedoman pada sila keempat,” tambahnya.

Sebagai inisiator diskusi, Partai Golkar NTT berharap hasil dari FGD ini dapat menjadi bahan pertimbangan publik di NTT maupun tingkat nasional. Tema yang diangkat tidak hanya relevan, tetapi juga menjadi upaya serius untuk mengevaluasi sistem demokrasi di Indonesia.

“Ini adalah langkah awal. Hasil diskusi ini akan kami sampaikan ke masyarakat luas, baik di NTT maupun di tingkat nasional,” ujar Melki menutup acara.

Diskusi ini menjadi momentum penting bagi Partai Golkar NTT untuk mendorong wacana perbaikan sistem demokrasi berbasis nilai-nilai Pancasila. {}